Bisnis.com, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra bersikeras menolak Undang undang APBN 2018. Pasalnya, partai berlambang burung garuda itu menilai selama ini pemerintah gagal mengelola anggaran negara.
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Ketua Banggar Azis Syamsuddin, Gerindra menilai pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7%.
Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan, dimana realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25%.
Selain itu pemerintah juga gagal mengurangi warga miskin dengan bukti penambahan warga miskin hampir 7.000 jiwa.
"Pemerintah melakukan pembiaran terhadap masuknya tenaga kerja asing dalam proyek infrastruktur dan investasi lainnya, khususnya investasi dari negara China. Juga Pemerintah memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur yang diluar kemampuan keuangan mereka, pada akhirnya akan mencelakakan BUMN itu sendiri."
Sementara itu, Gerindra juga menilai utang Pemerintah hingga akhir 2017 diproyeksikan senilai Rp4.000,0 triliun atau 29,4% dari PDB dinilai sangat berbahaya. "Jika APBN tergantung pada utang maka akan mengakibatkan Pemerintah harus membuat utang baru karena Pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara."
