Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menggunakan skema pembiayaan campuran atau blended finance untuk mendanai proyek infrastruktur, seperti Light Rail Transit atau LRT.
Blended finance merupakan skema pendanaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis yang tertanam di bank.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana mengatakan apapun opsi pembiayaan yang ingin diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan return untuk investor.
"Kalau sudah berbicara dana yang diperoleh dari publik, BUMN ataupun campuran harus mempertimbangkan imbal balik. Artinya seberapa menarik proyek tersebut bagi investor," katanya kepada Bisnis, Selasa (17/10/2017).
Proyek LRT yang akan dikelola KAI tersebut, kata Aditya, harus ditangani sedemikian rupa agar tidak hanya berharap dari penjualan tiket.
Contohnya seperti pembangunan Transit Oriented Development (TOD) ataupun dari iklan di sarana dan prasarana LRT.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada potensi dana senilai US$12 triliun di dunia.
Dana tersebut butuh penampungan dan skema blended finance bisa dipakai untuk menghimpunnya.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pasalnya, meskipun prospektif, Indonesia belum punya payung hukum untuk skema tersebut.
Indonesia tergolong negara yang terlambat melirik potensi pendanaan tersebut. Padahal di negara-negara maju skema pembiayaan tersebut sudah jamak digunakan.
"Ini pernah dimanfaatkan di China, Jepang, dan negara lain dan mereka berhasil. Kita agak terlambat melakukan ini karena memang belum ada mekanismenya,"terang Luhut.
Selain LRT, blended finance juga berpotensi digunakan untuk membiayai proyek energi seperti geothermal. Usaha rintisan atau startup yang tengah menjamur di Indonesia pun bisa ikut didanai.
