Bisnis.com, JAKARTA - Laju utang BUMN pada kuartal II/2017 nampaknya cukup terkendali. Akumulasi kuartal I dan II, secara nominal, laju utang khususnya BUMN nonkeuangan memang lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 dan 2015.
Namun, jika dibandingkan dengan selisih antara kuartal I dan II, maka tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan kedua tahun sebelumnya.
Mengacu pada laman Bank Indonesia, disebutkan jika posisi utang BUMN nonkeuangan pada Q2 mencapai senilai Rp605,19 triliun.
Nilai tersebut rupanya hanya meningkat senilai Rp9,58 triliun dari kuartal I yang mencapai Rp595,60 triliun.
Jika dibandingkan dengan pada posisi utang BUMN nonkeuangan pada periode yang sama di 2016 dan 2015, nilai tersebut memang nampak sangat rendah.
Pasalnya, pada 2016 kenaikan dari kuartal I ke kuartal II mencapai Rp24,91 triliun dimana kuartal I/2016 mencapai Rp540,57 triliun dan kuartal II menjadi Rp565,49 triliun.
Sedangkan pada 2015 kenaikan terjadi sangat tinggi yakni senilai Rp46,21 triliun dimana kuartal I/2015 posisi utang BUMN non financial mencapai Rp506,57 dan kuartal II mencapai Rp552,79 triliun.
Sementara itu, untuk BUMN di sektor keuangan justru mengalami minus utang senilai Rp5,9 triliun di mana pada Q2 tahun ini, laju utang BUMN keuangan mencapai Rp3.490,17 triliun lebih rendah dari pada Q1 senilai Rp3.496,12 triliun.
Menanggapi hal itu, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan selama ini laju utang BUMN selalu proporsional dengan pendanaan yang dibutuhkan.
“Karena kalau laju utang lebih cepat dari kebutuhan akan sangat mahal biaya utang karena adanya posisi kas yang nganggur atau idle,” kata Schneider kepada Bisnis Senin (9/10).
Dalam hal ini, melihat selisih utang yang cukup mengecil, dia mengatakan ada dua kemungkinan yaitu apakah kebutuhan dana BUMN tersebut menurun seiring laju utang yang menurun atau mungkin kebutuhan dana tetap tinggi tetapi sebagian besar dapat dipenuhi oleh kas dari laba operasi BUMN itu.
Secara terpisah, ekonom Bank Bukopin Sunarsip mengatakan laju utang BUMN nonfinansial sebagian besar memang sudah dilakukan pada tahun lalu.
Dengan demikian, pada kuartal II, kalau pun ada utang baru lebih pada tambahan utang atau penarikan komitmen utang yang telah dibuat sebelumnya.
Di samping itu, dia mengatakan ada kemungkinan lain yakni realisasi utang BUMN nonkeuangan memang ditahan mengikuti pola realisasi pencairan dana APBN untuk proyek infrastruktur.
“Pada semester I/2017 lalu memang pertumbuhan belanja pemerintah masih relatif terbatas. Prediksi saya, di Semester II-2017 ini realisasi utang BUMN non finansial akan meningkat seiring dengan realisasi belanja negara yang juga meningkat,” ujarnya.
Dalam hal ini, Sunarsip menyebutkan ada beberapa BUMN juga sudah mengumumkan kalau pada Semester II/2017 ini akan menerbitkan obligasi korporasi untuk membiayai usahanya.
Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan rendahnya kenaikan utang BUMN pada kuartal II bisa saja karena adanya shifting atau pola perubahan pola pembiayaan BUMN antara tahun 2016 dan 2017.
Dia memaparkan pada 2017 BUMN nonkeuangan lebih banyak melakukan pembiayaan dengan menerbitkan obligasi.
Obligasi BUMN naik Rp26,6 triliun pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan I/2017. Sementara pada triwulan II/2016 justru obligasi menurun Rp1,3 triliun dan pembiayaan melalui loan (ke bank atau multilateral) naik Rp20,4 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan bunga penerbitan obligasi lebih murah pada 2017. “Jadi, shifting saja dari kredit ke World Bank, ADB bank ke penerbitan obligasi.”
