Bisnis.com, JAKARTA— Sepertinya, pemerintah mulai menahan laju utang BUMN khususnya BUMN non-keuangan pada kuartal II tahun ini.
Mengacu pada laman Bank Indonesia pada Senin (9/10/2017), hal ini terlihat dari posisi utang BUMN non-keuangan pada Q2 yang hanya senilai Rp605,19 triliun.
Nilai tersebut rupanya hanya meningkat senilai Rp9,58 triliun dari kuartal I yang mencapai Rp595,60 triliun.
Jika dibandingkan dengan posisi utang BUMN non-keuangan pada periode yang sama pada 2016 dan 2015, nilai tersebut memang tampak sangat rendah.
Pasalnya, pada 2016 kenaikan dari kuartal I ke kuartal II mencapai Rp24,91 triliun di mana kuartal I/2016 mencapai Rp540,57 triliun dan kuartal II menjadi Rp565,49 triliun.
Sementara itu, pada 2015 kenaikan terjadi sangat tinggi yakni senilai Rp46,21 triliun di mana kuartal I/2015 posisi utang BUMN non-financial mencapai Rp506,57 dan kuartal II mencapai Rp552,79 triliun.
Adapun sebelumnya, ekonom Indef Bhima Yudhistira pernah mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga laju utang BUMN, khususnya yang non-keuangan.
Hal ini dikarenakan sebagian besar utang merupakan milik asing sehingga ada risiko yang cukup tinggi. Di samping itu, utang tersebut juga rentan terhadap fluktuasi kurs.
Lebih lanjut, dia mengatakan jika porsi utang BUMN terlalu tinggi dikhawatirkan akan berdampak pada rating yang selama ini dimiliki oleh Indonesia.
