Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam mengejar target pembangunan infrastruktur.
Selain ‘enggan’nya swasta untuk berkecimpung dalam pembangunan proyek tersebut, tidak adanya konektivitas antara dana pemerintah daerah dan rencana pembangunan infrastruktur pun turut menjadi hambatan pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan salah satu alasan mengapa swasta enggan berpartisipasi adalah dikarenakan proses pengadaan lahan yang memakan waktu cukup lama.
Hal itu terlihat dari minimnya penggunaan skema Public Private Partnership dalam perkembangan infrastruktur.
“Baru satu dua proyek PPP berkembang di Indonesia,” kata Hadiyanto dalam seminar nasional Pengadaan Tanah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, lama proses pengadaan lahan pun lantas berdampak pada harga tanah yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur.
Pasalnya, proses pengadaan tanah yang cukup memakan waktu membuat harga tanah terus melambung tinggi seiring dengan munculnya para makelar tanah.
“Proses pengadaan tanah masih berlarut-larut, sehingga membuat swasta tak berminat,”katanya.
Hadiyanto mengatakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, pemerintah memang membutuhkan peran swasta baik dalam skema PPP maupun KPBU untuk membiayai total proyek.
Pasalnya, pemerintah hanya menyiapkan sekitar Rp4.700 triliun untuk membangun infrastruktur dalam jangka waktu 5 tahun. Nilai tersebut pun diprediksi hanya bisa membiayai sekitar 40% dari total proyek pemerintah.
Sementara itu, dalam RAPBN 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp409 triliun untuk infrastruktur. Nilai tersebut meningkat tipis jika dibandingkan dengan APBNP 2017 senilai Rp401,1 triliun dan APBN 2017 senilai Rp387,3 triliun.
“Jumlah ini besar untuk satu RAPBN yang masih bergelut dengan tantangan penerimaan. Tapi ini komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan karena proyek-proyek infrastruktur mangkrak di tahun-tahun lalu sudah mulai bergerak, salah satunya proyek SPAM Umbulan,” jelas Hadiyanto.
Selain masalah lahan, Hadiyanto juga menyebutkan adanya kendala di daerah. Sebab, rencana pembangunan infrastruktur rupanya tidak disinkronisasikan dengan pemerintah daerah sehingga hal mengakibatkan dana banyak mengendap di bank.
.JPG?w=300&h=221)
