Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis perseroan yang menggunakan alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) dengan melibatkan sejumlah pihak.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan ataupun pengembangan pelabuhan strategis kelolaan BUMN itu yang menggunakan alokasi PMN sudah rampung secara simultan tahun depan.
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelindo IV Farid Padang mengatakan pengetatan pengawasan tersebut meliputi sembilan proyek pengembangan pelabuhan yang tersebar di wilayah Indonesia timur termasuk pula megaproyek Makassar New Port (MNP).
“Seluruh proyek ini sangat rentan terhadap suatu pelanggaran, oleh sebab itu pengawalan yang ketat dari berbagai pihak sangat diperlukan. Apalagi, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari program Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi,” ujarnya pada Kamis (14/9/2017).
Selain MNP, sembilan pelabuhan kelolaan yang menggunakan PMN meliputi Pelabuhan Kendari, Tarakan, Ambon, Ternate, Jayapura, Sorong, Merauke, Manokwari, dan Pelabuhan Bitung.
Menurut Farid, perseroan juga secara berkala melaporkan progres dari seluruh proyek tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan yakni DPR RI, Kantor Staf Kepresidenan, BPKP, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang terdiri dari Kajati dan Kajari serta seluruh Polda di sembilan wilayah proyek PMN dan MNP.
Selain itu, lanjut dia, perseroan bahkan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara rutin melakukan pra-audit, yaitu tahapan aduit yang dilakukan sebelum proyek rampung pada setiap fase yang ditentukan.
Secara kumulatif, konstruksi fisik dari proyek strategis perseroan itu telah mencapai 65% secara rerata dan diproyeksikan rampung pada akhir 2018, sehingga sudah bisa beroperasi pada tahun berikutnya.
Bahkan, menurut Farid, terdapat empat proyek PMN yang bakal rampung pada tahun ini, yaitu pengembangan Pelabuhan Bitung, Kendari, Jayapura, dan Sorong.
Sekadar diketahui, pengembangan sembilan pelabuhan kelolaan dimaksudkan menjamin konektivitas antardaerah, menjaga kelancaran distribusi barang di wilayah operasional, dan menekan disparitas harga barang tidak terlalu tinggi antara Indonesia bagian barat dan timur.
Secara total, dana PMN sebesar Rp2 triliun yang dikucurkan negara pada akhir 2015 dibagi untuk revitalisasi Pelabuhan Bitung Rp365 miliar, Kendari Rp635 miliar, Tarakan Rp130 miliar, Ambon Rp100 miliar, Ternate Rp100 miliar, Jayapura Rp200 miliar, Sorong Rp270 miliar, Merauke Rp124,50 miliar, dan Pelabuhan Manokwari Rp75,50 miliar.
“Dari 14 kegiatan yang dilakukan di sembilan proyek PMN, 12 di antaranya kegiatan infrastruktur dan dua lagi adalah kegiatan suprastruktur berupa pengadaan alat dan sebagainya,” ujar Farid.
_(2).jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=348&h=261)
