Bisnis.com, JAKARTA - Setelah menyelesaikan pengembangan kawasan perumahan subsidi di Cikarang seluas 105 hektare, SPS Group kembali menyasar kawasan Karawang dengan perencanaan hingga 500 hektare.
Managing Director SPS Group Asmat Amin mengatakan saat ini lahan yang sudah bersih diakuisisi perusahaan seluas 350 hektare. Perusahaan sudah mulai melakukan pemasaran sejak pekan lalu di Grand Karawang Residence seluas 50 hektare.
"Kami ada dua lokasi di Kawarang, yang pertama Grand Karawang Residence sudah dijual dan rencananya akan diperluas hingga 200 hektare lagi. Sementara di lokasi kedua ada 300 hektare yang masih kami simpan," katanya pada Senin (11/9/2017).
Asmat menuturkan tingginya defisit hunian di Indonesia menjadi dasar perusahaan masih akan berfokus pada penjualan rumah subsidi. Tahun ini dari rencana 15.000 unit rumah subsidi, perusahaan telah berhasil merealisasikan 10.000 unit.
Adapun, Grand Karawang Residence akan menjadi tumpuan perusahaan hingga akhir tahun dengan target pembangunan dan penjualan sampai akhir tahun sekitar 5.000 unit.
Asmat menilai sejauh ini semangat Presiden Joko Widodo dalam menentaskan defisit hunian sudah sangat baik, tinggal respon kementerian dan lembaga terkait untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung di lapangan. Pasalnya, masih banyak persoalan yang disoroti pelaku usaha terkait penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Persoalan itu antara lain, kata Asmat, yakni percepatan persetujuan di perbankan. Saat ini realisasi di lapangan 90% fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR ditangani oleh Bank BTN.
Alhasil, dibutuhkan waktu yang panjang untuk proses penyelesaian KPR. Seperti, di proyek Vila Kencana Cikarang yang diresmikan Presiden Joko Widodo Mei lalu, tercatat sebanyak 4.000 unit masih mengantre untuk melakukan akad kredit.
"Selain perbankan, ada pula sejumlah persoalan lain yang belakangan menjadi sorotan utamanya dari pemerintah pusat yakni peruntukan hunian yang salah sasaran dan berimbas 30% rumah subsidi yang dibangun tidak dihuni," ujar Asmat.
Padahal, lanjutnya, selagi perumahan subsidi diakses oleh masyarakat yang memenuhi syarat kepemilikannya tidak perlu menjadi hal yang dipermasalahkan. Justru yang akan menjadi masalah jika masyarakat yang tinggal menyewa di tengah kota dengan alasan dekat dengan tempat bekerja tidak diizinkan membeli rumah di daerah penyangga.
Sebab menurut Asmat, jika hal itu terjadi justru akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Padahal Undang Undang Indonesia mengamanahkan negara hadir menyediakan hunian bagi masyarakatnya.
"Intinya selagi pendapatan masyarakat itu di bawah Rp4 juta dan belum memiliki rumah seharusnya diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengakses rumah subsidi yang diinginkan, perkara akan dihuni pada masa pensiun itu tidak masalah," tuturnya.
Ke depan, Asmat berharap pemerintah kembali fokus menggulirkan kebijakan-kebijakan yang mempercepat pengadaan sejuta unit dalam setahun.
Bahkan menurutnya, jika pemerintah ingin lebih ekstrim menyelesaikan defisit dalam 5 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan pembangunan hunian sebanyak 2,5 juta unit per tahun, sebab rata-rata pengembang hanya mampu membangun sekitar 500.000 unit tiap tahunnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
