Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menggeber pembangunan prasarana dan sarana proyek kereta yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian.
Plt. Dirjen Perkeretaapian Umiyatun Hayati mengatakan ada 23 proyek yang masuk dalam PSN dan dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Dari seluruh proyek tersebut, ada 11 proyek yang diharapkan bisa beroperasi paling lambat 2019," ujarnya dalam konferensi pers progres proyek strategis nasional bidang perkeretaapian di Jakarta pada Senin (4/9/2017).
Dia menerangkan pembangunan infrastruktur kereta tidak sama dengan infrastruktur lain. Oleh karena itu, dia membantah isu yang mengatakan bahwa banyak target proyek yang tidak tercapai.
Menurutnya, pembangunan prasarana kereta selama ini kerap terbentur dengan regulasi seperti AMDAL dan penyiapan lahan. Persoalan lahan kerap melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Persiapan sebelum fisik tahapannya banyak. Ini yang tidak terlihat di lapangan," ucap Umiyatun.
Sementara itu, Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri menjelaskan untuk tahun ini ada satu proyek yang dipastikan bisa beroperasi penuh yaitu double track Prabumulih-Kertapati di Sumatra Selatan sepanjang 80 kilometer.
Untuk saat ini proyek tersebut sudah beroperasi secara parsial. Kehadiran kereta tersebut diharapkan dapat mempercepat pengangkutan batu bara dan penumpang di daerah tersebut.
"Masih ada kendala pembebasan lahan milik PT KAI [Kereta Api Indonesia], tetapi kami akan berusaha memacu," paparnya.
Sedangkan untuk tahun depan ada tujuh proyek yang ditargetkan tuntas. Masing-masing adalah KA lintas Makassar-Parepare Tahap I sepanjang 44 km, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 21,5 km, MRT Utara-Selatan Tahap I sepanjang 15.7 km, KA Bandara Soekarno Hatta, LRT Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, LRT Sumsel sepanjang 23 km dan jalur KA menuju Bandara Adi Sumarmo di Solo 13,5 km.
Berdasarkan rencana strategis 2015-2019 pemerintah, jalur kereta secara nasional ditargetkan mencapai 3.258 km. Pendanaannya berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta.
APBN hanya mampu menutupi biaya pembangunan tersebut sebesar 27%. Artinya ada financial gap sebesar 73% yang diharapkan berasal dari sumber pendanaan non-APBN.
Saat ini tercatat ada tiga proyek strategis nasional yang dibiayai oleh investasi swasta dan BUMN yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC serta KA Bandara Soekarno-Hatta dan LRT Jabodebek yang merupakan investasi PT KAI.
