Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan diharapkan menata kembali program tol laut.
Ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Reza V. Maspaitella, mengatakan program tol laut ini perlu penataan keterpaduan mata rantai nilai (value chain) antara produsen sumber daya alam di masing-masing wilayah.
"Penataan dimulai dari tingkatan desa kepada sentra pergudangan yang dipadukan dengan jaringan transportasi darat, laut dan udara sampai kepada sentra produksi dan penyaluran kepada pasar domestik maupun luar negeri," ujarnya di Jakarta pada Senin (4/9/2017).
Dia mengutarakan penataan harus dilakukan bersama oleh berbagai asosiasi terkait, pemda setempat, dan instansi terkait seperti Kemendag, Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian BUMN, beserta BUMN terkait seperti Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Pelni, PT Garuda Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, seluruh PT Perkebunan, PT Perikanan Nusantara dan lainnya.
"Kalau ini tidak dilakukan atau masing masing pihak berjalan sendiri-sendiri, tujuan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru tidak akan dicapai meskipun ada program tol laut yang memerlukan dana subsidi dari pemerintah," kata Reza.
Adapun trayek tol laut sudah mencapai T13 (13 trayek), yakni PT Pelni, PT Mentari Sejati Perkasa tiga trayek, serta PT Mandala Sejahtera Abadi, PT Tempuran Mas, dan PT Luas Line masing-masing melayani satu trayek.
Pemerintah sudah menganggarkan Rp355,05 miliar untuk program subsidi tol laut ini, Rp226,43 miliar di antaranya berupa penugasan yakni kepada PT Pelni dan Rp128,61 miliar melalui pelelangan umum.
Pembenahan kembali program tol laut juga dikemukakan Wakil Bupati Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) Agustinus Payong Boli.
Dia mengatakan di salah satu daerah yang menjadi rute tol laut, yakni Larantuka, Flores Timur, NTT, ditemukan penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifes.
Hal itu dinilai menimbulkan praktek monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan jasa tol laut, sedangkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya karena harga sembako masih tetap tinggi.
"Pernah terjadi dalam manifes kapal tol laut itu tercatat memuat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pribadi pengusaha berupa bahan bangunan seperti batako. Pernah juga diduga memuat mobil," ujar Boli.
Dia juga menduga terjadi praktik monopoli perdagangan antara pengusaha pengirim di Surabaya dan pengusaha di Larantuka. Akibatnya, tol laut hanya untungkan pengusaha, dan masyarakat tetap tidak diuntungkan.
"Kami juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke kapal tol laut yang tengah bongkar muatan di Pelabuhan Larantuka. Saya dapati muatan dalam kontainer tidak sesuai dengan manifes ekspedisi tol laut,” tuturnya.
Dari temuan hasil sidak tersebut, lanjut Boli, pihaknya langsung meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti unsur pidananya dan meminta agar menyeret para mafia dalam pidana hukum.
"Sudah setahun berjalan program tol laut di Larantuka, namun dampaknya menekan disparitas harga sembako belum terlihat. Harga sembako di Larantuka tetap tinggi,” ujarnya.
Dia juga meminta untuk semua bahan sembako yang masuk ke Flores Timur yang menggunakan kapal tol laut wajib diberi label khusus tol laut agar pemda bisa memantau harga komoditas itu sehingga masyarakat bisa mendapatkannya lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
