Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Kehakiman Michael Keenan mengatakan Pemerintah Australia akan mengatur penyedia pertukaran mata uang digital sebagai bagian dari serangkaian reformasi untuk memperkuat Undang-Undang Pembiayaan Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme.
Seperti dilansir Asia Insurance Review, Minggu (27/8/2017), Pemerintah Australia akan membawa pertukaran ini di bawah pengalihan Australian Transactions and Reporting Analysis Center (AUSTRAC),untuk memperkuat kekuatan investigasi dan penegakan AUSTRAC, meningkatkan kemampuan pencarian dan penyitaan polisi dan petugas bea cukai di perbatasan; dan memberikan bantuan peraturan kepada industri melalui deregulasi sektor industri dengan risiko rendah.
Pertukaran mata uang digital adalah pasar tempat mata uang seperti bitcoin dan eter dapat dibeli dan dijual dengan menggunakan tender legal seperti dolar. Harga mata uang ini telah melonjak secara besar-besaran belakangan ini. Bitcoin mencapai rekor tertinggi sekitar US $ 4.500 Kamis lalu, sementara nilai eter telah meningkat sekitar 2.300% sejak peluncuran 2015 menjadi $ 300 saat ini.
Bill Australia yang akan datang tidak hanya melihat sektor pertukaran mata uang digital yang diatur untuk pertama kalinya, namun juga memberikan bantuan peraturan bersih kepada industri sebesar $ 36 juta per tahun, sementara menderegulasi industri dengan risiko rendah seperti cash-in-transit, yang sudah tunduk pada persyaratan perizinan negara bagian dan teritori.
"Menghentikan pergerakan uang ke penjahat dan teroris adalah bagian penting dari pertahanan keamanan nasional kita dan kita mengharapkan bisnis yang diatur di Australia untuk mematuhi rezim komprehensif kita," kata Keenan dalam pernyataannya.
Dia menambahkan bahwa sektor swasta merupakan mitra penting dalam memastikan bisnis Australia tidak dieksploitasi oleh penjahat, dan berterima kasih atas umpan balik mereka dalam proses pengembangan Bill. Aliansi Fintel yang dilatih AUSTRAC, yang diluncurkan pada bulan Maret, adalah kemitraan swasta-publik pertama di dunia untuk memerangi pendanaan pencucian uang dan terorisme.
Baca Juga
Australia bukan negara pertama di APAC untuk menekan mata uang digital. Awal tahun ini, People's Bank of China memperingatkan bursa di negara tersebut bahwa mereka akan ditutup jika mereka melanggar peraturan anti pencucian uang. Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura awal bulan ini mengeluarkan sebuah penasehat konsumen mengenai risiko investasi pada mata uang digital dan mata uang virtual, setelah mengamati kenaikan jumlah skema investasi yang melibatkan mata uang ini. Salah satu risiko yang disorotnya adalah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
