Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) berkomitmen mempercepat produktivitas dan layanan bongkar muat kargo maupun peti kemas guna mendukung program tol Laut yang diusung pemerintah saat ini.
Ketua Umum DPP APBMI, Muhammad Fuadi mengatakan, percepatan layanan bongkar muat kargo di pelabuhan sangat erat kaitannya dengan biaya logistik yang efisien.
Oleh karena itu, APBMI sudah berkoordinasi dengan seluruh perusahaan bongkar muat (PBM) anggota asosiasi tersebut dari Sabang sampai Merauke untuk turut menyukseskan program tol laut dari sisi percepatan layanan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.
"Kami juga sangat komitmen dengan upaya pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional, sehingga harga komoditas di dalam negeri bisa lebih terjangkau oleh masyarakat," ujarnya melalui siaran pers DPP APBMI yang diterima Bisnis.com, Kamis (24/8/2017).
Fuadi mengatakan, asosiasinya akan terus bersinergi dengan operator pelabuhan di Indonesia dalam hal ini PT.Pelindo I, II, III dan IV, guna mewujudkan sinergi bisnis yang lebih harmonis antara BUMN dan swasta nasional.
"Dalam berbisnis di Pelabuhan kita gak bisa sendirian, perlu sinergi antar pelaku usaha termasuk dengan BUMN disektor itu demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," paparnya.
Baca Juga
Dia menjelaskan, sesuai hasil rapat DPP APBMI yang diikuti anggota pada awal Agustus 2017, juga sudah dibuat pola kemitraan untuk mewujudkan harmonisasi antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan operator pelabuhan BUMN dalam hal ini PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Kemitraan itu, berbentuk kerja sama antara PBM dengan BUMN Pelindo dalam bentuk sharing/port facility.
"Dengan begitu Pelindo tidak perlu melaksanakan bongkar muat terhadap pekerjaan bongkar muat yang sudah dilaksanakan PBM swasta di pelabuhan. BUMN itu juga bisa melakukan subkontrak pengerjaan bongkar muatnya kepada PBM mitra kerjanya dengan catatan saling menguntungkan," tuturnya.
Sedangkan yang menyangkut tarif bongkar muat yang berlaku di tiap pelabuhan diserahkan dan disesuaikan melalui mekanisme kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa berdasarkan business to business.
"Harmonisasi antar pelaku usaha dan stakeholders angkutan laut dan kepelabuhanan itu bisa menjadi magnet kuat dalam menyukseskan program tol laut," ujar dia.(K1)
