Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bersama sejumlah BUMN properti merencanakan pengembangan kawasan terpadu di atas lahan seluas 5,4 hektare di sekitar Stasiun LRT kawasan MT. Haryono yang ditaksir akan menelan dana Rp7 triliun
Direktur SDM dan Pengembangan Aset PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Djoko Retnadi mengatakan proyek tersebut akan dikerjakakan secara keroyokan oleh lima pengembang BUMN.
Saat ini, pengendali proyek masih dipegang oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menentukan pengembang utamanya. Selanjutnya, perusahaan akan membuka lelang bagi BUMN lain yang akan turut berkontribusi.
Dia menuturkan kawasan terpadu itu akan dikembangkan dengan mengintegrasikan sejumlah properti di dalamnya yakni apartemen, ruang perkantoran, hotel, dan ritel.
"Saya sudah punya bayangan, dalam lahan itu akan dibagi sesuai peruntukannya. Sehingga diperkirakan bisa dibangun oleh empat sampai lima BUMN agar saling bersinergi membangun kawasan terpadu bernilai tinggi," katanya, Kamis (24/8).
Djoko menargetkan proyek kawasan terpadu LRT MT. Haryono mulai dibangun pada 2019. Dalam dua tahun ini, perusahaan akan fokus mengejar izin pembangunan.
Menurut Djoko, pendapatan dari proyek tersebut akan menjadi modal usaha perusahaan dalam pendirian unit usaha properti yang sudah tertidur sejak krisis moneter 1998 lalu. Sebelumnya, perusahaan juga akan mendulang modal dari Waskita Rajawali Tower sebesar Rp367 miliar.
"Muaranya kita memang mau dirikan unit usaha properti lagi, setelah lama tertidur. Sebenarnya, dari aset lahan saja modal kami sudah cukup, tetapi kami tidak mau hanya bermodla lahan saja," ujarnya.
Djoko menilai bangkitnya perusahaan untuk kembali fokus menggeluti industri properti pada tahun depan dipastikan menjadi momentum yang tepat. Sebab, pada 2019 sejumlah proyek strategis dalam bidang transportasi maupun infrastruktur akan rampung dibangun.
Untuk itu, dalam rencana jangka pendek PT RNI akan fokus mencari mitra strategis untuk pengembangan lahan. Upaya ini dilakukan sebagai jembatan perusahaan dalam melakukan pembangunan mandiri.
