Bisnis.com, JAKARTA - Pebisnis Logstik meminta program tol laut diserahkan kepada swasta lantaran perkembangan program yang sudah berjalan dua tahun terakhir tersebut dinilai salah arah.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita menyatakan, program tol menjadi salah satu unggulan program pemerintahan Joko Widodo saat ini untuk menekan harga pangan, terutama kebutuhan pokok.
Namun, kata dia, sejak program itu mulai dilaksanakan pada Februari 2015, hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.
Zaldi menyebutkan, dari data yang ada di lapangan, terlihat bahwa program tol laut yang dicanangkan pemerintah jauh dari memuaskan. Padahal, menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi program tersebut sangat besar. Tahun ini saja nilai subsidinya mencapai Rp380 miliar.
Dia menilai, progres program tol laut selama ini cenderung salah arah, karena tol laut hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut. Pendekatan seperti ini dinilai tidak sustain karena ketika subsidi dicabut maka harga akan naik lagi.
"Sekarang saja harga barang tetap tak terkontrol dan cenderung naik. Sampai kapan tol laut dengan sistem subsidi bisa kuat, pendekatan seperti ini sama saja dengan konsep kapal perintis di zaman orde baru,” ujar Zaldi melalui keterangan pers-nya yang diperoleh Bisnis, Selasa (22/8/2017).
Oleh karena itu, Zaldy menyarankan, sebaiknya anggaran subsidi tol laut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di daerah yang menjadi rute tol laut.
Dengan begitu, kata dia, bongkar muat kapal menjadi cepat sehingga biaya pelabuhan bisa turun. Tidak seperti saat ini, dimana anggaran subsidi hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan pelayaran yang mendapatkan proyek tol laut.
"Dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan di daerah terpencil, juga akan berdampak pada ekonomi di daerah tersebut dan dinikmati oleh banyak pihak, terutama masyarakat," paparnya.
Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Asmari Heri Prayitno mengatakan, sejatinya program tol laut memang tidak berkorelasi langsung dengan harga barang. Dimana tol laut hanya untuk mempermudah atau memperlancar distribusi barang. "Setelah barang sampai dipelabuhan, yang menentukan adalah harga pasar," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat aturan mengenai harga barang atau pangan. "Perlu ada regulasi mengenai keuntungan yang wajar, harga barang yang wajar atau keuntungan yang wajar. Kalau tidak ada maka ada spekulasi di situ,” tuturnya.
Asmari mengatakan, mata rantai perdagangan yang ada di rute-rute tol laut itulah yang perlu dibenahi. Sedangkan untuk tol laut, menurutnya, sebaiknya diserahkan kepada swasta, terutama tol laut yang rutenya komersil. Sehingga tidak ada duplikasi rute dan mengganggu operator pelayaran yang sudah ada.
“Sehingga subsidi pemerintah bisa digunakan untuk rute yang lain, terutama rute-rute perintis atau dipakai untuk menurunkan harga barang setelah sampai di pelabuhan,” paparnya
Dia juga mengusulkan agar rute tol yang ditetapkan pemerintah dapat dikombinasikan dengan rute komersial. Rutenya juga bersifat fleksibel dan tidak harus kaku.
Misalnya,kata dia, rute T1 jika bisa dilewati melalui rute komersil maka bisa disambung dan disinergikan dengan swasta. Kemudian nantinya swasta yang kombinasikan dengan rute yang ada. "Kalau rutenya ditentukan dan kapalnya ditentukan seperti saat ini, maka itu akan menjadi lebih mahal,”ujar dia.(K1)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
