Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menperin: Sulit Terapkan Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengakui implementasi aturan soal TKDN masih di bawah ekspektasi.nn
Gloria Natalia Dolorosa
Gloria Natalia Dolorosa - Bisnis.com 01 Agustus 2017  |  20:14 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) bersama CEO PT KOS (Krakatau Osaka Steel) Masahiro Takahashi (kanan) dan Wali Kota Cilegon Iman Aryadi (kiri) meninjau areal pabrik usai meresmikan pengoperasian pabrik baja PT Krakatau Osaka Steel (KOS) di Cilegon, Banten, Kamis (20/7). - ANTARA/Asep Fathulrahman
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) bersama CEO PT KOS (Krakatau Osaka Steel) Masahiro Takahashi (kanan) dan Wali Kota Cilegon Iman Aryadi (kiri) meninjau areal pabrik usai meresmikan pengoperasian pabrik baja PT Krakatau Osaka Steel (KOS) di Cilegon, Banten, Kamis (20/7). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengakui implementasi aturan soal TKDN masih di bawah ekspektasi.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKND) menjadi topik dalam rapat terbatas para menteri dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (1/8/2017). Dalam pengantarnya, Presiden meminta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif ‎yang diperlukan dalam melengkapi syarat proses pengadaan barang dan jasa.

Airlangga pun menilai bahwa aturan TKDN saat ini sekadar kebijakan teknis administratif. "Memang bahwa TKDN dalam persyaratan administratif, tapi implementasinya masih di bawah ekspektasi kapasitas industri nasional untuk beberapa produk," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Menperin mencontohkan sejumlah produk yang memiliki kandungan dalam negeri yang rendah. Misal, boiler dan heat exchanger. Di industri maritim penunjang minyak dan gas, produk dengan TKDN rendah misalnya pipa tanpa sambungan asal Batam.

Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan selama ini aturan TKDN yang berjumlah banyak rupanya masih sulit diterapkan. Kenyataannya, sejumlah kementerian belum bisa menerapkan penuh aturan TKDN karena terbentur dilema antara bisnis dan aturan.

"Kadang impor itu kan harganya lebih murah dibandingkan dalam negeri. Itu susahnya. Jadi, selalu bertentangan antara harga dan aturan," ucap Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menperin
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top