Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini menyesuaikan target kredit perumahan bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR subsidi selisih bunga (SSB) sebesar 239.000 unit dan KPR Fasilitas Likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 40.000 unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan penyesuaian anggaran perlu dilakukan setelah memperhatikan kapasitas pasokan rumah bersubsidi yang dibangun oleh pengembang pada tahun ini.
“Meskipun anggaran untuk FLPP turun dari semula Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun, tetapi penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan SSB dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar,” katanya melalui siaran pers, Rabu (12/7).
Lana memastikan perubahan komposisi anggaran ini tetap dapat menjamin kebutuhan subsidi terhadap semua produksi rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang.
Dirinya melanjutkan pada periode ini Bank BTN juga tidak berperan serta lagi dalam menyalurkan KPR FLPP. Namun, masih ada 29 bank yang menyalurkan KPR FLPP, yaitu 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Bank umum yang menjadi penerbit KPR bersubsidi, yaitu Bank BR, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora.
Adapun BPD yang berpartisipasi adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali.
