Kabar24.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka peluang kerja sama dengan badan usaha dalam rencana pembangunan akses infrastruktur ibu kota baru yang tengah disiapkan.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyatakan ada beberapa hal yang menjadi bagian dari kajian yang tengah dilakukan, antara lain kebutuhan lahan dan rencana pendanaan. Pihaknya pun membuka peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur pendukung ibu kota baru.
“Jadi misalnya kita butuh area pemerintah misalnya 30 ribu hektare, tetapi kotanya bisa menjadi 80 sampai 100 ribu hektare, maka sisanya itu bsia dikerjasamakan untuk bangun infrastruktur. Itu masih seperti KPBU biasa,” ujarnya usai rapat koordinasi di Bappenas, Selasa (11/07)
Dia menambahkan, pemerintah juga telah membuat daftar kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Namun untuk beberapa institusi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan belum diputuskan akan ikut dipindahkan atau tidak, mengingat Kota Jakarta yang tetap dijadikan pusat perniagaan.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan studi literatur mengenai rencana perpindahan tersebut dan membandingkannya dengan pengalaman kota-kota lain di dunia seperti Washington DC di Amerika Serikat, Canberra di Australia dan Brasilia di Brazil. Ketiga kota ini menjadi kota percontohan karena telah berhasil melakukan pemindahan ibu kota sebelumnya.
“Kita rancang urban planning-nya, tetapi belum sampai desain, masih studi literatur. Kemudian kira-kira kalau jadi pindah, nanti itu yang dijawab Bappenas, baru kita detailkan desainnya,” ujarnya.
Baca Juga
Dia menjelaskan, pemindahan Ibu Kota ke laur Pulau Jawa bertujuan memeratakan pembangunan. Sebagai gambaran, dia menyebut saat ini Pulau Jawa dihuni oleh 60% dari total penduduk yang ada di Indonesia, dan menyumbang 58% Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan daerah lainnya.
Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah memiliki tiga opsi lokasi yang akan menjadi calon Ibu Kota baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dia menilai ketiga daerah tersebut memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan menjadi ibu kota baru.
Guna menghindari mafia tanah, ujarnya, pemerintah berencana memanfaatkan tanah-tanah negara di lokasi yang dipetakan. Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penyediaan tanah.
"Sekarang tanahnya masih kawasan hutan. Kita kan pengen konsep garden city atau forestry city, makanya nanti akan didesain dengan baik,” ujarnya.
