Bisnis.com, PANGKALPINANG — Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dalam pertemuan dengan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupah Babel mengakui, demi peningkatan investasi di Bangka Belitung, Upah Minimum Regional (UMR) Babel selayaknya diturunkan sesuai kompetensi pekerja yang ada di daerah.
"UMR sudah sangat mengganggu investasi di Babel, karena pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan investor adalah UMR, persentasenya adalah 35% dari pertimbangan mereka untuk berinvestasi," ujarnya, Senin (19/6).
Menurutnya, tingkat kemampuan tenaga kerja di Babel harus disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. "Grade masih rendah, artinya masih butuh pelatihan, mereka mengeluarkan lagi biaya pelatihan," kata Erzaldi.
Oleh sebab itu, dia meminta lembaga tripartit harus cerdas dan pandai menempatkan posisi. Dia meminta tripartit dan lembaga pengupahan bekerja dari sekarang tidak harus menunggu Oktober, agar tidak tergesa-gesa menetapkan UMR yang ideal untuk Babel.
"Saya ingin dari sekarang pengusaha tentukan siapa wakilnya, jangan sampai UMR ini menjadi alasan investor membatalkan investasi. Saya ingin swasta oke, pekerja oke, pemerintah pun memfasilitasi," paparnya.
Erzaldi menyadari tingginya inflasi menjadi alasan desakan penaikan UMR, namun akan lebih baik inflasi diturunkan sehingga nilai UMR akan terasa bermanfaat.
Ketua Dewan Pengupahan Didik Suprapto mengatakan, ada cluster yang sedang diatur kementerian dan dewan pengupahan pusat, yakni ada skala kecil menengah dan besar. "Jadi nanti akan dibedakan UMR pelaku usaha besar dan kecil. Selain itu kami juga punya balai pelatihan, kami akan melayani kebutuhan perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Apindo Wan Fauzan Maas Nasution mengatakan gubernur sudah sangat paham dengan kondisi Babel saat ini. Gubernur mengerti bahwa memang tingginya UMP di Babel menjadi penghalang investor masuk ke Babel. Sehingga Babel tidak mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan tingginya UMP sudah dirasakan sejak 2014. Apindo selalu berkeberatan dan pengesahannya dilakukan secara sepihak. "Dampaknya tak hanya sepi investor namun juga PHK di mana-mana terjadi. Perusahaan terpaksa melakukan PHK untuk menutupi biaya UMR yang tinggi," ujarnya.
