JAKARTA—Daya saing galangan kapal domestik diperkirakan dapat terdongkrak berkat pembebasan bea masuk komponen yang termuat dalam paket kebijakan ekonomi XV.
Pelaku industri dalam negeri kini tengah menanti pemberlakuan pembebasan bea masuk komponen kapal. “Kami berharap supaya pembebas beamasuk komponen kapal itu implementasinya berjalan mudah dan nyata. Bukan sekadar lip service yang aplikasinya di lapangan sulit dan berbelit,” ujar Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam kepada Bisnis, Senin (19/6/2017).
Eddy menyatakan sektor industri galangan kapal masih bergantung terhadap komponen impor. Setidaknya terdapat 115 komponen kapal yang masih harus impor lantaran belum mampu diproduksi pabrikan lokal. Seluruh komponen impor itu terkena bea masuk 5%—12% dari harga pembelian.
Sementara itu, impor kapal utuh dibebaskan pengenaan beamasuk. Akibatnya, galangan kapal domestik kehilangan daya saing dengan produk kapal impor. Belum adanya perlakuan yang setara pada sektor industri galangan kapal membuat impor kapal utuh lebih efisien ketimbang merakit di dalam negeri.
“Impor kapal utuh bebas bea masuk, sedangkan komponennya dikenakan bea masuk. Kalau dibiarkan begitu terus, tentu daya saing kita sulit menandingi galangan kapal asing. Kami percaya dengan pembebasan bea masuk komponen bisa membuat galangan kapal lokal lebih kompetitif,” ujar Eddy.
Kapasitas produksi industri galangan kapal domestik mencapai 1,2 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun. Hanya saja, utilisasinya masih belum mampu mencapai kapasitas maksimum yaitu di kisaran 30%—60% karena permintaan domestik lebih banyak terserap ke pasar luar negeri yang jauh lebih kompetitif.
Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing penyedia jasa logistik nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan paket tersebut meliputi kebijakan pertama, pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha dan kedua, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional.
Selain itu ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), serta keempat, penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor.
"Tujuan dari paket kebijakan ini diharapkan memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional, meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik, dan memperkuat kelembagaan INSW," kata Darmin di Kantor Presiden, Kamis (15/6/2017).
Dia menambahkan sasaran kebijakan tersebut adalah membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar US$600 juta/tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai US$700 juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan dalam negeri sebesar US$560 juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.
Di sisi lain juga mampu meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif 0% bea masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk menjaga keberlangsungan hidup 1.800 perusahaan pelayaran. Selanjutnya, memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti, kapal tanker dan bulker.
