Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PT KNI Teken MoU dengan Pemerintah Kota Bontang

PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) menandatangani nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
PT KNI/kni.co.id
PT KNI/kni.co.id

Bisnis.com, BONTANG-- PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) menandatangani nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo mengatakan sejak diresmikan pada 2012, KNI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi sosial dan ekonomi baik di Bontang maupun secara nasional.

“KNI dibangun untuk memenuhi kebutuhan nasional akan amonium nitrat [AN] yang selama ini bergantung pada produk impor. Namun, KNI juga memiliki komitmen untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat,” ujarnya dalam acara penandatanganan tersebut, Kamis (8/6/2017).

Menurut Antung, kemitraan dengan pemerintah Bontang dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat selama ini telah berjalan dengan baik. Di Kelurahan Guntungmisalnya, KNI juga telah membina UMKM yang memproduksi tas daur ulang yang bahannya diperoleh dari limbah kemasan KNI.

Sementara itu, Walikota Bontang Neni Moerniaeni menilai keberadaan KNI telah menjadi bagian dari masyarakat Bontang. Dia mengungkapkan setelah memberikan kontribusi di bidang pendidikan, pendampingan UKM, dan pembangunan sarana prasarana, kini KNI melakukan pendampingan masyarakat di bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

Neni menyatakan Bontang ingin menjadi kota yang layak anak dan memberikan perhatian yang besar pada pemenuhan hak anak di berbagai bidang, sehingga MoU tersebut merupakan momentum yang sangat penting.

”Kami berharap dengan dukungan KNI, khususnya pada tumbuh kembang anak-anak akan mendukung upaya-upaya kami untuk menuju Bontang layak anak," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Jamal menyatakan bahwa kemitraan dan peran serta dunia usaha sebagaimana yang telah dicontohkan KNI dapat membantu terwujudnya Idola (Indonesia Layak Anak) pada 2030.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lucky Leonard
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper