Bisnis.com, JAKARTA — Hingga awal Juni, realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 23,44% atau senilai Rp24,32 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp103,79 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyatakan, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 20,66%.
Begitu juga dengan realisasi fisik pada awal Juni ini yang mencapai 27,56%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 23,44%.
Baca Juga
“Memang sedikit, tetapi paling tidak ada progres dibandingkan tahun lalu,” ujarnya di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6/2017).
Berdasarkan data Kementerian PUPR yang diperoleh Bisnis, penyerapan terbesar secara berurutan adalah:
• Badan Pengembangan SDM dengan realisasi 29% dari total Rp478 miliar, atau setara dengan Rp138,7 miliar.
• Sekretarian jenderal dengan realisasi 27,05% dari Rp569 miliar atau setara dengan Rp153,99 miliar.
• Ditjen Penyediaan Perumahan dengan realiasi 25,5% dari Rp8,28 triliun atau senilai Rp2,11 triliun.
• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan realisasi 25,35% dari Rp262,76 miliar atau setara dengan Rp66,74 miliar.
• Inspektorat jenderal dengan realisasi 24,91% dari Rp107,6 miliar atau setara dengan Rp26,81 miliar.
• Ditjen Sumber Daya Air mencapai 24,68% dari Rp33,29 triliun atau senilai Rp8,21 triliun.
• Ditjen Bina Marga mencapai 23,51% dari Rp43,08 triliun atau sebesar Rp10,13 triliun.
• Ditjen Cipta Karya19,48% dari Rp18,51 triliun atau senilai Rp3,21 triliun.
• Ditjen Pembiayaan Perumahan 22,85% dari Rp240,81 miliar atau senilai Rp55,02 miliar.
