MANADO - Tumpang tindah kewenangan ditengarai menjadi salah satu halangan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara
Dino Gobel, Ketua Satuan Tugas Pariwisata Sulawesi Utara menyebutkan, setidaknya ada sejumlah lembaga yang berkepentingan dengan kawasan tersebut. Lembaga-lembaga itu yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado.
“Itu belum sepenuhnya ke Pemprov Sulut, sehingga pengelolaannya seringkali kurang optimal,” kata Dino di Manado, Selasa (23/5).
Oleh karena itu, mereka saat ini tengah melobi pemerintah pusat supaya kawasan tersebut pengelolaannya diserahkan kepada otoritas daerah, supaya proses pengelolaannya optimal.Selain itu, sebagai kawasan konservasi, untuk menjaganya mereka juga akan membentuk zona pelestarian dan pariwisata di daerah tersebut.
“Bunaken tetap menjadi andalan, untuk itu kami tetap menjalankan untuk fokus ke sana,” ungkapnya.
Adapun menurut catatannya, Januari – Mei 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara mencapai 28.900, 60% diantaranya merupakan wisatawan asal China, sedangkan sisanya dari sejumlah wilayah Asia dan Kawasan lainnya. Akhir Juli tahun ini, rencananya akan penerbangan langsung dari Korea Selatan ke Manado.
