Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PROYEK LRT: Jaminan Investasi Dibahas Ulang

Pemerintah masih perlu membahas ulang jaminan investasi dan politik yang akan diberikan kepada proyek light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2017 memandatkan bahwa Kementerian Keuangan boleh melakukan penjaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau investor proyek ini.Menurut Robert, KAI dipastikan akan mendapatkan PMN dan konsesi karena BUMN tersebut akan bertindak sebagai operator LRT.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 23 Mei 2017  |  18:11 WIB
PROYEK LRT: Jaminan Investasi Dibahas Ulang
Proyek Light Rapid Transportation (ANT)
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah masih perlu membahas ulang jaminan investasi dan politik yang akan diberikan kepada proyek light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). 

Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2017 memandatkan bahwa Kementerian Keuangan boleh melakukan penjaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau investor proyek ini.

Menurut Robert, KAI dipastikan akan mendapatkan PMN dan konsesi karena BUMN tersebut akan bertindak sebagai operator LRT. 

"KAI perlu leveraging, kami kasih jaminan untuk pinjam. Jaminan itu bisa berupa jaminan politik, jaminan investasi. Persisnya jaminan nanti kita bahas lagi," ujarnya selepas Rakor LRT Jabodebek di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (23/5).

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menuturkan hingga saat ini pihak-pihak yang terlibat belum memiliki hitungan formal atas proyek ini. 

"Kita ini kan sebenarnya diskusi-diskusi kan, tapi secara formal belum ada yang menghitung," ungkapnya. Oleh karena itu, dia menuturkan Menteri Perhubungan sudah menyurati Menteri Keuangan untuk memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur(SMI) atau pengkaji pendanaan proyek LRT agar segera menyelesaikan perhitungannya kemarin, Senin (23/05).

Dirjen Perkeretaapian menjelaskan penugasan SMI berbeda dengan tugas Himbara yang terlibat dalam proyek ini. PT SMI bertugas menghitung secara total semua skema pembiayaan. 

"Jadi nanti yang paling pas untuk pembiayaannya seperti apa."

Dengan adanya perhitungan pembiayaan, dia berharap dana pembangunan proyek akan ditekan. "Kalau bisa jangan naik kok. Malah maunya dikurangi, makanya dievaluasi. Sudah hampir selesai kok," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pt smi transportasi publik LRT lrt jabodebek
Editor : Lutfi Zaenudin
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top