Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia meminta agar kalangan perbankan memberi kemudahaan kepada perusahaan daerah air minum memperoleh akses pinjaman untuk meningkatkan ekspansi dan kinerjanya.
Sekretaris Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Erlan Hidayat mengatakan, secara umum perusahaan daerah air minum (PDAM) yang memiliki kinerja sehat lebih mudah untuk mencari pinjaman ke perbankan.
"Masalahnya banyak PDAM yang kurang sehat. Kalau PDAM-nya sehat bank pasti mau kasih pinjam, tapi bank juga akan lihat manajemennya," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/5).
Di Indonesia ini, lanjutnya, pembagian PDAM di daerah kerap kali dipecah-pecah sesuai dengan otonomi daerah maupun pemekaran wilayah.
Hal itu menjadi tak efiisen sebab apabila PDAM dipecah sesuai dengan otonomi wilayah akan berpengaruh kepada pelanggan.
Pelanggan yang sedikit ini tentu berpengaruh pada biaya operasional yang menjadi tidak efisien.
"Kalau tidak efisien jadi rugi. Kalau sudah rugi bank yang punya duit pasti kabur, enggak mau pinjamkan uangnya. Ini salah satu masalah besar dalam penyehatan PDAM," katanya.
Dia menuturkan selama ini akses kepada kalangan perbankan tidaklah mudah. Pinjaman baik berasal dari bank maupun suntikan daerah yang diberikan bukan berupa pinjaman investasi.
Padahal, jenis pinjaman untuk sektor pengelolaan air ini juga harus berasal dari porsi investasi.
Selama ini pemerintah hanya memikirkan bahwa investasi sektor pengolahan air minum hanya membangun instalasi pengolahan air tanpa memikirkan jaringan transmisi, distribusi, tersier, dan sambungan rumahnya.
"Banyak pejabat pemerintah kita masih belum paham detail soal ini. Jadi, mikirnya masih sebatas WTP [water treatment plant] saja. PDAM ini dibantu, tapi kok gak maju-maju. Padahal bantuannya yang tidak komprehensif. Hal ini yang membuat PDAM susah mengajukan pinjaman bank," ucapnya.
Erlan berharap agar PDAM dikelola oleh swasta bukan kalangan pemerintah daerah. Pasalnya, PDAM merupakan perusahaan sehingga bila dikelola oleh pemerintah daerah tidak maksimal.
"Pengelolanya pun harus orang yang kenal baik dengan dunia usaha, jangan birokrat yang jadi pengurus karena arahnya hanya plus minus anggaran daerah," tuturnya.
