Bisnis.com, SEMARANG — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Jawa Tengah optimistis pembangunan rumah bersubsidi tahun ini melampaui capaian tahun lalu 11.000 unit, seiring realisasi pembangunan 4.000 unit hingga April 2017.
Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Tengah M. R. Priyanto mengatakan pada tahun lalu pihaknya menargetkan pembangunan rumah bersubsidi 10.000 unit. Target tahun ini pun dipatok pada angka yang sama.
Di sisi lain, lanjut dia, realisasinya bisa melampaui 2016 karena kucuran dana pemerintah tahun ini lebih besar dan lancar. Dia merinci, di Solo raya saja sudah siap 3.000 unit dari target 5.200 unit, untuk Semarang sudah ada 300 unit dan seluruh Jawa Tengah sudah tersedia sekitar 4.000 unit hingga April 2017.
“Realisasinya diharapkan bisa lebih tinggi dari tahun lalu yang 11.000 unit apa lagi pemerintah sudah siapakan Rp20 triliun untuk pengadaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah ditambah BPJS ketenagakerjaan ada dana Rp60 triliun untuk membantu khusus perumahaan bagi anggota,” ujarnya, Selasa (2/5).
Dia pun mengatakan, optimisme pihaknya didorong pula oleh lebih kondusifnya masalah perizinan di provinsi tersebut dalam mengembangkan lahan untuk hunian. Di sisi lain, indikator ekonomi penunjang daya beli tahun ini bergerak positif.
Adapun di kota Semarang, menurutnya masih ada sedikit lahan yang dapat dikembangkan untuk perumahan bersubsidi seperti di kawasan Semarang Timur. Ke depan bahkan anggota REI Jawa Tengah akan membangun rusunawa dan rusunami bersubsidi di kota Semarang untuk mensiasati keterbatasan lahan.
Di sisi lain, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya siap membuka akses dan membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi perumahan bersubsidi.
“Kami siap membukakan akses nanti serahkan kepada pemkot untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Itu akan jadi tanggungjawab kami,” ujar dia.
Adapun terkait penyediaan lahan untuk perumahan bersubsidi, menurutnya pihaknya tidak bisa menyerahkan lahan yang dimiliki pemerintah kota Semarang untuk fasilitas tersebut. Pasalnya, pembebasan lahan akan pelik mengingat terikat banyak peraturan dan membutuhkan izin anggota dewan.
