Bisnis.com, BATAM - Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan selama setahun terakhir banyak perkembangan signifikan yang dilakukannya mulai dari pembenahan SDM hingga kemudahan izin investasi.
"Pencapaian investasi di Batam mengalami peningkatan yang signifikan," katanya kepada pers akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan bahwa sepanjang periode Januari hingga Maret 2017, terdapat 11 izin prinsip investasi yang masuk di Kota Batam. Total nilainya mencapai US$ 311 juta.
Dia menyatakan optimistis realisasi investasi di pulau yang dikelolanya pada tahun ini bisa mencapai hampir dua kali lipat dari realisai tahun lalu yang hanya US$417 juta. "Mudah-mudahan tahun ini realisasinya bisa mencapai US$800 juta," katanya.
Hatanto kemudian menjelaskan permasalahan yang dihadapi, kinerja yang telah dicapai dan rencana pengembangan Batam. "Persoalan yang mendasar adalah masalah SDM. Ketika saya masuk langsung melakukan pembenahan pola pikir dan pola kerja PNS menjadi cara swasta sehingga sekarang kinerjanya lebih optimal," katanya.
Persoalan lainnya adalah banyaknya spekulan tanah dan makin tumbuhnya bangunan liar, lahan reklamasi, status hutan di atas HPL BP Batam dan tidak punya data base lahan serta tidak adanya land management system.
Baca Juga
Selama setahun terakhir, Hatanto melakukan pembenahan mengenai lahan tidur, menyelesaikan lahan bermasalah, membereskan persoalan lahan perkampungan tua dan mengoptimalkan lahan kavling siap bangun.
Ia juga menyinggung permasalahan yang terjadi di Batam saat ini yaitu adanya penilaian tentang dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota. "Sebenarnya sudah memiliki kewenangan masing-masing," jelasnya.
Soal investasi, BP Batam memiliki kewenangan untuk investasi asing, sedangkan investasi dari dalam negeri ditangani oleh Pemerintah Kota Batam.
Untuk perizinan, ia memprioritaskan kecepatan bagi para investor baru dengan program I23J yaitu izin investasi diselesaikan dalam waktu 3 jam. "Ada delapan jenis ini yang diberikan. Padahal dahulu itu perlu waktu 2 dari 3 sampai bulan."
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami mengatakan pihaknya akan menertibkan lahan-lahan yang terlantar dan belum terbangun di Batam. "Sudah ada beberapa yang kami tertibkan, nanti kami akan tertibkan semua," ujarnya.
Dengan anggaran Rp700 miliar per tahun yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, BP Batam ia harus mengoptimalkan pendapatan dan menghemat biaya dengat ketat.
Pembangunan di Batam pada tahun lalu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Mencapai 5,03%. Pertumbuhan ini lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan.
