Bisnis.com JAKARTA - Guna membantu pemerintah dalam menyukseskan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, para praktisi kemaritiman di Tanah Air membentuk Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (PRAMARIN).
Kepengurusan Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (PRAMARIN) periode 2017-2022 yang telah dilantik dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina serta perwakilan pemerintah di Gedung Mercantile Athletic Club, Jakarta (22/4) itu telah mengucapkan janji membantu pemerintah untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia melalui program Tol Laut.
Staf Ahli Menteri Perhubungan, Umar Aris menyatakan bahwa saat ini masih banyak kendala dalam perjalanan visi Poros Maritim Dunia dan Tol Laut, oleh karena itu berdirinya organisasi yang dibentuk para praktisi kemaritiman dalam membantu realisasi program pemerintah sangat didukung.
“Pemerintah dalam menetapkan kebijakan maritim juga harus mendengar para praktisi-praktisi di bidang maritim agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berbenturan. Jadi kami sangat bangga dengan berdirinya organisasi praktisi maritim ini,” tutur Umar, seperti siaran resmi yang Bisnis terima, Selasa (25/4/2017).
Mantan Dirjen Perhubungan Laut tersebut menyatakan, salah satu yang masih belum sempurna dan memerlukan pengawalan adalah program tol laut. Menurutnya realisasi program tol laut memang masih bertahap.
“Jika ditetapkan tolok ukurnya sempurna tentu masih jauh. Dan Poros Maritim Dunia sendiri bukanlah suatu retorika atau jargon bila tol laut terwujud,” tambahnya.
Adharta Ongkosaputra, Dewan Pembina PRAMARIN menyatakan rasa syukurnya ketika organisasi ini berdiri. Pasalnya dalam sidang IMO, Indonesia yang luas wilayahnya 2/3 lautan selalu menjadi pertanyaan dari negara-negara anggota IMO lainnya soal keberadaan organisasi praktisi maritim.
CEO PT Aditya Aryaprawira ini menyatakan bahwa organisasi ini akan mendorong dan merumuskan segala penyelesaian masalah yang menyangkut kemaritiman Indonesia seperti masalah pelayaran, galangan kapal hingga perbankan dan asuransi maritim.
Menurutnya masih banyak hal-hal yang membuat Indonesia masih lambat dalam proses pembangunan maritimnya.
"Kita lihat saja bunga bank untuk pembuatan kapal itu masih tinggi. Saya harap dengan berdirinya organisasi ini bisa menciptakan atau mendorong bunga bank itu rendah buat pengusaha kapal atau bahkan diberikan subsidi,” ujarnya.
Sedangkan Chandra Motik, selaku praktisi hukum laut menegaskan dengan berdirinya organisasi ini akan mendorong terbangunnya regulasi yang sehat di bidang maritim.
Salah satu yang diperjuangkannya sejak dulu ialah adanya undang-undang maritim yang berisi segala aspek untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki regulasi kemaritiman yang baik. Walaupun ada tetapi masih sering tumpang tindih. Semoga dengan berdirinya PRAMARIN ini bisa mendorong ke arah sana,” tegas mantan Ketua ILUNI tersebut.
Menurutnya dengan berdirinya PRAMARIN diharapkan dapat menjadi jembatan antara para praktisi di bidang kemaritiman dengan pemerintah.
Ketua PRAMARIN, Sjaifuddin Thahir menyatakan organisasi tersebut nantinya juga bisa berfungsi sebagai konsultan yang menghubungkan antara praktisi dengan pemerintah.
Intinya, kata dia, dengan adanya organisasi ini, pihaknya ingin mengajak setiap stakeholder maritim untuk bersama-sama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan FGD dalam membahas masalah-masalah maritim yang ada. Kita akan rumuskan di internal terlebih dahulu nantinya,” ujar Thahir.
.jpg?w=300&h=221)
