Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengomentari pihaknya mendukung penyusunan regulasi yang akan dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mewajibkan SPBU menyediakan dispenser bahan bakar gas.
Namun, dia meminta agar pemerintah konsisten dengan aturan itu. Pelaku usaha akan merasa rugi, jika pemerintah tidak konsisten.
“Jika pelaku usaha sudah menyiapkan sarana SPBG, tapi, pemerintah tidak konsisten, maka pelaku usaha akan rugi karena pembangunan sarana BBG tidak murah,” katanya kepada Bisnis, Minggu (16/4/2017).
Menurutnya, pembangunan sarana BBG di SPBU akan lebih baik ketimbang membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas atau BBG dijual terpisah dari SPBU. Banyak kendala yang akan ditemui, seperti soal pembebesan lahan dan lainnya.
Satya mengatakan pelaku usaha sangat tertarik membangun SPBG. Pelaku usaha harus menciptakan pasar dengan menyediakan bahan bakar gas untuk kendaraan. Hal ini bertujuan agar pabrikan kendaraan juga membuat mobil berbahan bakar gas.
Senada dengan Satya, anggota Komisi VII DPR RI Syaikul Islam mengatakan pemerintah diharapkan konsisten dalam konversi BBM ke BBG karena banyak proyek SPBG yang mangkrak.
Baca Juga
“Jangan hanya soal kewajiban membangun sarana BBG. Tetapi bagaimana soal demand juga perlu [diperhatikan]. Pemerintah seharusnya juga menentukan beleid untuk penjualan BBG,” katanya.
