Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian mengajak segenap pemangku kepentingan kelapa sawit untuk bersatu mengecam resolusi Parlemen Eropa.
Sebagaimana diketahui, Parlemen Eropa meloloskan resolusi yang termaktub dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4/2017) pekan lalu. Resolusi tersebut menuduh kelapa sawit sebagai pemicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan terbitnya resolusi itu harus dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit di dalam negeri untuk bersatu. Jika tidak, menurut dia, Indonesia akan terus dibombardir dengan kampanye-kampanye negatif.
“Betapa kejahatan mendiskreditkan sawit Indonesia harus dijawab dengan memberi dukungan sebesar-besarnya. Saatnya kita bersatu, jangan ada kata tidak soal kelapa sawit,” ujarnya dalam acara International Conference on Indonesia Sustainable Palm Oil di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Bambang mengingatkan bahwa kelapa sawit justru menjadi jawaban dari tuduhan Parlemen Eropa. Dengan produktivitas enam sampai tujuh kali bunga matahari dan kedelai, kelapa sawit otomatis membutuhkan lahan lebih kecil ketimbang dua komoditas penghasil minyak nabati itu.
Di sisi lain, Bambang mengatakan kelapa sawit dikembangkan di lahan-lahan yang tidak produktif seperti bekas penebangan liar, areal ilalang, atau lahan bertutupan rendah lainnya. Karena itulah, mantan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara ini menilai kelapa sawit sebagai jalan keluar di tengah kebutuhan global akan minyak nabati.
“Dunia akan tergantung dari kelapa sawit. Kalau kelapa sawit dihabisi, pasti mereka kebingungan,” katanya.
Berdasarkan data Kementan, saat ini perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 11,9 juta hektare (ha). Tahun lalu, Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebanyak 31 juta ton. Ekspor CPO dan turunannya pada 2016 mencapai US$19 miliar. Adapun, kontribusi kelapa sawit terhadap produk domestrik bruto nasional mencapai Rp300 triliun.
Resolusi Parlemen Eropa diusulkan lewat mosi Katerina Konecna, Anggota Komite Lingkungan, Kesehatan Publik, dan Keamanan Makanan, pada 3 November 2016. Katerina berargumen kelapa sawit sudah 20 tahun menjadi pemicu kerusakan keanekaragaman hayati, khususnya hutan hujan tropis di Sumatra dan Kalimantan.
Legislator asal Ceko itu menilai Uni Eropa memiliki tanggung jawab moral untuk menekan kerusakan lanjutan karena Benua Biru adalah pasar ketiga terbesar minyak kelapa sawit dunia. Misi itu diklaim sejalan pula dengan United Nations Sustainable Development Goals (SDG) dan ratifikasi Paris Agreement.
Usulan Katerina kemudian dilempar ke tiga komite Parlemen Eropa yakni Komite Pembangunan, Komite Perdagangan Internasional, dan Komite Pertanian. Tiga komite itu setuju dengan membubuhi tambahan sikap dan rekomendasi. Pada sidang pleno, resolusi itu disetujui oleh 640 anggota parlemen berbanding 18 orang yang menolak dan 28 anggota memilih absen.
Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests menjadi resolusi Parlemen Eropa untuk disodorkan kepada Komisi Eropa. Badan eksekutif Uni Eropa inilah yang akan menentukan apakah resolusi ditindaklanjuti dengan regulasi formal atau tidak.
