Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPPU Mulai Selidiki Dugaan Persekongkolan Penetapan Harga Obat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki kemungkinan persekongkolan penetapan harga obat untuk penyakit tertentu, khususnya yang paling banyak diderita di Republik ini.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 03 April 2017  |  20:33 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki kemungkinan persekongkolan penetapan harga obat untuk penyakit tertentu, khususnya yang paling banyak diderita di Republik ini.

Direktur Penindakan KPPU Goprera Panggabean mengatakan produk obat untuk mengatasi penyakit yang paling banyak diderita di masyarakat, diduga dimanfaatkan produsen untuk mengambil keuntungan lebih.

Sayangnya, Goprera enggan menyebut obat untuk mengatasi penyakit apa, yang sedang diselidiki. Hanya saja, pihaknya memastikan penyelidikan ini tidak terkait dengan produk yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ada beberapa jenis obat yang kami soroti, itu jenis obat yang penyakit paling banyak di derita. Pemainnya memang tidak terlalu banyak, di antara mereka kami teliti ada kesepakatan dan koordinasi masalah harga,” tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurutnya, walaupun tidak ada bukti langsung terkait dugaan kartel ini, KPPU akan melihat perkembangannya, baik dengan meneliti harga dalam kurun waktu tertentu, ataupun mempertimbangkan pendapat ahli lewat pendekatan ekonometrika.

“Kami harus mendapatkan harga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam tiga tahun terakhir. Walaupun tidak ada bukti langsung, kami juga dapat mendengar pendapat ahli mengenai kartel,” tambahnya.

Terkait dengan investigasi di sektor farmasi, KPPU  sudah melakukan pengawasan secara mendalam untuk menghindari praktik kartel dalam sektor farmasi, seperti yang dilakukan pada 2015.

Februari lalu, KPPU bersepakat menandatangani Notakesepahaman dengan Kementerian Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Kesehatan.

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi harmonisasi dan koordinasi kebijakan persaingan usaha, sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang kesehatan, dan pemberian bantuan narasumber dan/atau ahli. Nota kesepahaman ini berlaku selama lima dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan selanjutnya.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu kartel Harga Obat
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top