Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia menilai pemerintah perlu menyusun rancangan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan pusat logistik berikat.
Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan guna mengoptimalisasi pusat logistik berikat atau PLB seturut Paket Kebijakan II maka pemerintah perlu memberikan dukungan sarana dan prasarana.
“Saat ini PLB membutuhkan support dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] untuk memastikan bahwa infrastruktur kereta api memadai apabila volume naik agar tidak terjadi bottleneck,” ungkap Zaldy kepada Bisnis, Kamis (16/3).
Dia menyatakan sistem infrastruktur yang terintegrasi ini bukan hanya dengan kereta api. Sebaliknya, pemerintah juga perlu mengkaji kemungkinan integrasi moda-moda untuk infrastruktur lain menuju PLB. Misalnya; pelabuhan laut, bandar udara, dan jalan raya.
Dia mengingatkan, bila terjadi bottleneck dalam proses logistik karena adanya kendala infrastruktur, hal itu akan mengakibatkan bisnis PLB yang ditawarkan pemerintah kepada pelaku usaha menjadi tidak menarik lagi. Selain itu dia pun mengimbau agar kebijakan tentan PLB perlu disosialisasikan bukan hanya ke kalangan pelaku usaha, eksportir, dan importir, melainkan juga ke kalangan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah dan pelaku usaha daerah.
Oleh sebab itu, Zaldy menilai tingkat keberhasilan PLB belum bisa diukur dalam kurun waktu lima tahun. Ambil contoh, kata Zaldy, pengembangan PLB di negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura dan Malaysia membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Zaldy optimistis PLB masih akan memberi manfaat positif khususnya bagi industri manufaktur di Indonesia.
“Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa PLB ditujukan untuk industri logistik lokal, fasilitias PLB bisa dimiliki oleh banyak industri tidak terbatas hanya untuk perusahaan logistik dan juga terbuka untuk perusahaan asing,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) Ety Puspitasari menjelaskan bahwa saat ini para perusahaan yang mengelola PLB sedang melakukan ‘change management.’
“Oleh sebab itu, sosialisasi terkait PLB masih akan kami lakukan secara berkesinambungan dan juga memberikan informasi terkait implementasi saat ini.” jelas Ety.
Selain itu, Ety menyebut bahwa antar perusahaan melakukan dialog dengan asosiasi dari industri strategis. Saat ini PPLBI masih melakukan review dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Direktur Fasilitas terkait implementasi proses kepabeanan, kekuatan sistem, pemerataan pemahaman tentang PLB bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Saat ini kami dari PPLBI juga dalam proses melaunching PPLBI website sehingga pengguna jasa atau calon pengguna fasilitas bisa mendapatkan akses informasi tentang PLB, akan kami luncurkan bersamaan dengan peringatan satu tahun PLB,” terang Ety.
