Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema terkait pembiayaan proyek light rail transit (LRT) Jabodebek.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, di satu sisi, karena sudah terlanjur diumumkan ke publik maka mau tidak mau proyek ini harus dituntaskan sekalipun menggunakan APBN.
Namun, di sisi lain, jika itu dilakukan, berarti pemerintah mengingkari visi Nawacita yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. "Harus diputuskan Perpres baru untuk pakai APBN. Tapi sekarang jadi dilema. Daerah lain bisa protes," ujarnya di Jakarta, Senin (27/2/2017).
Menurutnya, proyek ini sejak awal sudah bermasalah karena dibangun tanpa adanya payung hukum.
Selain itu, secara adminsitrasi keuangan sumber dana yang digunakan juga belum jelas. Kalaupun bakal menggunakan APBN, alokasinya belum dianggarkan agar bisa selesai pada Juli 2018 saat Asian Games terlaksana.
Padahal proyek ini-bersama LRT Palembang-akan dijadikan sarana transportasi massal di pesta olahraga empat tahunan tersebut.
Progress pembangunan LRT Jabodebek saat ini sudah mencapai 12% dengan rincian lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18%; lintas Cawang-Dukuh Atas: 1,21%; dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95%.
Pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 km ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi pada Mei 2019. Proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp23 triliun.
