Bisnis.com, JAKARTA-- Kabar mundurnya Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim dikhawatirkan akan mengikis hubungan kerja sama bisnis Indonesia-Amerika Serikat.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Sudirman Said, Said Didu mengatakan dalam cuitan berserinya, masalah tambang emas raksasa di Papua itu selalu strategis dari mulai perpanjangan kontrak dan perpanjangan rekomendasi ekspor. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor memiliki daya tawar masing-masing.
Adapun, dia menyebut kabar mundurnya Chappy Hakim menandakan adanya masalah serius. Pasalnya, Chappy disebut sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Joko Widodo dan menduduki jabatan orang nomor satu di PT FI sejak November 2016 menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang juga datang dari kalangan militer.
"Saya dapat informasi tadi sore bahwa Dirut Freeport pak @chappyhakim mengundurkan diri. Artinya ada masalah serius yang terjadi," ujarnya melalui akun twitter pribadinya @saiddidu.
"Dengan mundurnya pak @chappyhakim maka muncul buah #simalakama lain yaitu hubungan dengan investor dan pemilik saham di AS," katanya.
Melalui 100 cuitan berseri, Said Didu menjelaskan posisi pemerintah saat ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1/2017, merupakan langkah sama yang akan ditempuh sejak 2015. Kebijakan untuk menerapkan ketentuan pengubahan status kontrak karya, rekomendasi ekspor juga divestasi dianggap terlambat. Posisi pemerintah, menurutnya, kian sulit ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuturkan akan memberikan proteksi terhadap perusahaan dari Negeri Paman Sam yang melakukan investasi di luar negeri. Langkah hukum, bisa saja ditempuh karena kebijakan tersebut bertentangan dengan kontrak yang telah diteken.
"Saya perkirakan jika tidak ada keputusan tegas bisa menjadi tuntutan arbitrase. Ini bisa jadi masalah serius."
Sebelumnya, PTFI mendapat jatah volume ekspor sebanyak 1,11 juta wet metric ton (WMT) konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.
Untuk PTAMNT, kuota ekspor yang diberikan sebanyak 675.000 WMT konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 353/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga 16 Februari 2018.
Adapun surat permohonan rekomendasi ekspor dari PTFI tertanggal 16 Februari 2017, sementara PTAMNT pada 17 Februari 2017. Dalam surat permohonan tersebut, kedua perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan kedua perusahaan tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan. Adapun pembangunan smelter akan dievaluasi setiap enam bulan.
"Pertimbangannya [pemberian rekomendasi] sesuai perundang-undangan. Nanti untuk smelter kan diberi waktu lima tahun," katanya, Jumat (17/2).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2009, PTFI dan PTAMNT memang dimungkinkan untuk mengekspor mineral yang belum dimurnikan, dalam hal ini konsentrat tembaga. Pasalnya, Kementerian ESDM telah menerbitakn Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada keduanya pada 10 Februari 2017 menggantikan Kontrak Karya (KK).
Adapun sejak 12 Januari 2017 kedua perusahaan tersebut tidak bisa mengekspor konsentrat tembaganya karena masih berstatus KK. Rekomendasi ini menjadi rekomendasi ekspor keenam kalinya bagi keduanya sejak 2014.
Setelah mendapatkan rekomendasi ekspor tersebut, PTFI dan PTAMNT akan mengajukan permohonan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan. Sejauh ini, selama rekomendasi dari Kementerian ESDM diperoleh, izin ekspor dari Kementerian Perdagangan tinggal menunggu waktu.
Untuk bea keluar, baik PTFI maupun PTAMNT akan dikenakan bea keluar sebesar 7,5% karena progres pembangunan smelternya masih di bawah 30%. Sejak terhenti pembangunannya, smelter PTFI yang kini tengah dibangun perkembangannya baru mencapai kisaran 14%, sementara PTAMNT baru akan memulai pembangunan.
Berikut cuplikan cuitan Said Didu melalui @saiddidu:
59. #simalakama. Perlu diketahui bhw aturan di AS jika ada perusahaan tambang AS diberlakukan tdk adil di LN maka pemerintah akan bantu full
58. #simalakama. Simalakama 1) saya perkirakan jika tdk ada keputusan tegas bisa menjadi tuntutan arbitrase. Ini bisa jadi masalah serius
57. #simalakama. 1) pelaksanaan PP baru dg Kontrak yg masih hidup, 2) izin Ekspor dg ancaman PHK, 3) ketegasan kbjkn dg gejolak sosial papua
56. #simalakama. Ada 3 simalakama baru yg muncul akibat ketidaktegasan pemimpin ambil keputusan tepat di waktu yg tepat, yaitu : 1)
55. #simalakama. Info yang saya terima bhw pemilik saham terbesar sekarang di Freeport adalah salah satu orang terdekat Presiden AS saat ini
54. #simalakama. Dengan mundurnya pak @chappyhakim maka muncul buah #simakama lain yaitu hubungan dg investor dan pemilik saham di AS
53. #simalakama. Jika orang dekat Bpk Presiden seperti pak @chappyhakim saja tidak kuat artinya ada pihak yg lebih kaut yg pengaruhi kbjkn
52. #simalakama. Maaf no 50 dobel. Pak @chappyhakim kita kenal cukup dekat dg Presiden, jadi Dirut freeport pasti "persetujuan" Presiden
50. #simalakama. Saya dapat informasi tadi sore bhw Dirut Freeport pak @chappyhakim mengundurkan diri. Artinya ada masalah serius yg terjadi
