Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah menilai sinergitas antara pembangunan di tingkat pusat maupun daerah belum berjalan efektif.
Adrianus Garu, anggota DPD dari Provinsi NTT, menilai selama ini perencanaan dari daerah cenderung tidak sesuai dengan yang direncanakan pusat. Begitu pula dengan apa yang dikirim oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.
"Ada banyak contoh tidak adanya sinergi. Terutama yang didanai APBN. Ada pembangunan dermaga, pasar, terminal di daerah. Bahkan, hampir tiap tahun dibangun. Namun semuanya bukan karena kebutuhan daerah. Itu proyek dari pusat untuk menghabiskan dana APBN," kata Adrianus Garu di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Akibatnya banyak proyek yang mubazir seperti pelabuhan, dermaga, pasar, terminal yang dibangun namun tidak digunakan.
"Harusnya pijakan utama adalah hasil Musrenbang karena forum itu telah dilakukan dari mulai tingkat desa hingga tingkat nasional. Dalam forum itu, semua perencanaan pembangunan daerah disampaikan. Tapi fakta selama ini adalah hasil Musrenbang dibuang, yang dipakai lebih banyak dari pengajuan proposal-proposal atau dari lobi-lobi elit," ujar anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, Perbankan dan hubungan Pusat dan Daerah.
Di sisi lain, Adrianus juga mengkritisi adanya Satuan Kerja (Satker) dan Balai-Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
Sebab, dengan adanya lembaga tersebut Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa leluasa dalam mengurusi daerahnya.
"Masih ada lembaga-lembaga bentukan pusat yang beroperasi di daerah. Itu membuat Otda tidak efektif berjalan. Jadi Otda-nya masih setengah hati diberikan," ujar politisi Hanura itu.
Oleh karena itu, dia mengusulkan tugas dan pekerjaan yang dijalankan Satker dan Balai selama ini dialihkan ke Dinas-Dinas terkait di daerah, baik di level provinsi maupun level kabupaten. Dengan begitu, pembangunan di daerah sepenuhnya dijalankan oleh daerah, bukan masih dikendalikan dan direncanakan pemerintah pusat.
