Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pembangunan Pusat dan Daerah Belum Sinergis

Perencanaan dari daerah cenderung tidak sesuai dengan yang direncanakan pusat. Begitu pula dengan apa yang dikirim oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 09 Februari 2017  |  13:01 WIB
Pembangunan Pusat dan Daerah Belum Sinergis
Ilustasi - Reuters/Garry Lotulung
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah menilai sinergitas antara pembangunan di tingkat pusat maupun daerah belum berjalan efektif.

Adrianus Garu, anggota DPD dari Provinsi NTT, menilai selama ini perencanaan dari daerah cenderung tidak sesuai dengan yang direncanakan pusat. Begitu pula dengan apa yang dikirim oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.

"Ada banyak contoh tidak adanya sinergi. Terutama yang didanai APBN. Ada pembangunan dermaga, pasar, terminal di daerah. Bahkan, hampir tiap tahun dibangun. Namun semuanya bukan karena kebutuhan daerah. Itu proyek dari pusat untuk menghabiskan dana APBN," kata Adrianus Garu di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Akibatnya banyak proyek yang mubazir seperti pelabuhan, dermaga, pasar, terminal yang dibangun namun tidak digunakan.

"Harusnya pijakan utama adalah hasil Musrenbang karena forum itu telah dilakukan dari mulai tingkat desa hingga tingkat nasional. Dalam forum itu, semua perencanaan pembangunan daerah disampaikan. Tapi fakta selama ini adalah hasil Musrenbang dibuang, yang dipakai lebih banyak dari pengajuan proposal-proposal atau dari lobi-lobi elit," ujar anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, Perbankan dan hubungan Pusat dan Daerah.

Di sisi lain, Adrianus juga mengkritisi adanya Satuan Kerja (Satker) dan Balai-Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sebab, dengan adanya lembaga tersebut Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa leluasa dalam mengurusi daerahnya.

"Masih ada lembaga-lembaga bentukan pusat yang beroperasi di daerah. Itu membuat Otda tidak efektif berjalan. Jadi Otda-nya masih setengah hati diberikan," ujar politisi Hanura itu.

Oleh karena itu, dia mengusulkan tugas dan pekerjaan yang dijalankan Satker dan Balai selama ini dialihkan ke Dinas-Dinas terkait di daerah, baik di level provinsi maupun level kabupaten. Dengan begitu, pembangunan di daerah sepenuhnya dijalankan oleh daerah, bukan masih dikendalikan dan direncanakan pemerintah pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pembangunan
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top