Bisnis.com, JAKARTA – Sumbangsih para tenaga kerja migran asal Indonesia bagi perekonomian nasional tidak bisa dianggap remeh, bila dilihat dari remintansi tingkat remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri.
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementrian Ketenagakerjaan, R. Soes Hindharno mengatakan sumbangsih para TKI tak bisa dipandang sebelah mata.
Sebagai perbandingan, remitansi dari buruh migran lebih tinggi dari jumlah dana yang dikumpulkan pemerintah lewat program amnesti pajak.
Mengutip data Bank Indonesia, dia menyebutkan total uang kiriman TKI pada 2015 mencapai Rp119 triliun. Adapun, pada tahun 2016 hingga Oktober jumlahnya mencapai US$7,47 miliar atau setara Rp97,5 triliun.
“Angka pastinya baru diketahui bulan depan, bisa bertambah atau berkurang [dari tahun 2015] tetapi diperkirakan tak akan jauh beda. Anggaplah sama dengan tahun sebelumnya Rp119 triliun, berarti itu melebihi capaian program amnest pajak," katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (25/1/2017).
Berdasarkan data Direktorat Pajak Kementrian Keuangan, nilai realisasi penerimaan uang tebusan amnesti pajak berdasarkan surat setoran pajak program per 25 Januari 2017 sebesar Rp 110 triliun.
"Jumlahnya juga tidak beda jauh dari dana repratiasi yang dijanjikan para konglomerat Indonesia lewat program amnesti pajak sebanyak Rp140 triliun. Bedanya, remitansi dari TKI sudah jelas masuk, sedangkan repatriasi masih sebatas komitmen,” tuturnya.
Apabila dibandingkan dengan target laba bersih 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2015 yang mencapai Rp150 triliun atau target Rp172 triliun pada 2016, remitansi TKI juga tak bisa dianggap kecil.
Mengingat remitansi TKI telah turut membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, dia mengimbau masyarakat agar lebih menghargai peran para TKI.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah terus meningkatkan jumlah TKI migran yang bekerja di sektor formal. Hingga November 2016 jumlah TKI sektor formal yang berangkat ke luar negeri mencapai 114.171 orang, sedangkan sektor informal 98.729 orang.
Penempatan TKI sektor formal didorong dengan memberikan pelatihan serta memperketat persyaratan keahlian. Sementara itu, pengiriman TKI informal terus ditekan antara lain lewat moratorium pengiriman pekerja domestik ke kawasan Timur Tengah yang berlaku sejak 2015.
