Bisnis.com, JAKARTA - Penyerapan anggaran kementerian perhubungan pada tahun anggaran 2016 mencapai 82,68% atau mengalami kenaikan 10,68% dibandingkan dengan tahun anggaran 2015.
Meskipun begitu, penyerapan anggaran sebesar 82,68% tersebut lebih rendah sekitar 2% dibandingkan dengan target penyerapan akhir tahun ini, yakni sekitar 85%.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, berdasarkan data sementara atau unaudit, penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga akhir 2016 mencapai Rp31,7 triliun dari alokasi keseluruhan sekitar Rp38,4 triliun.
Dia mengungkapkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memiliki andil dalam tidak tercapainya target penyerapan kementerian mengingat penyerapan tahun ini hanya mencapai sekitar 60,6% atau sekitar Rp5,8 triliun terserap.
“Kalau 2015 itu 72%. Kalau dibanding 2015 memang itu meningkat. tetapi, dibanding target kami sendiri, sebenarnya target kami adalah 85%. Jadi masih kurang 2% dari target,” kata Soegihardjo, Jakarta, Selasa (10/1/2017).
Dia menambahkan dana tidak terserap di Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp3,8 triliun mencapai 10% apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran Kemenhub sekitar Rp38,4 triliun.
Penyebabnya, dia mencontohkan, salah satunya adalah keterlambatan proyek rel dwi ganda (double-double track/DDT) Manggarai-Cikarang akibat pembebasan lahan. Kemudian, proses persetujuan kontrak tahun jamak beberapa proyek kereta api (KA) menjelang akhir Desember 2016.
Kontrak tahun jamak yang terlambat disetujui dan beberapa proyek mengalami perlambatan tersebut, dia mengungkapkan menggunakan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Oleh karena itu, paparnya, pemerintah tidak bisa melakukan self blocking. Padahal, tuturnya, Kemenhub sudah mengetahui anggaran mana saja yang tidak akan dapat terserap pada akhir tahun.
Meskipun pada akhir tahun lalu secara unaudit penyerapan anggaran di bawah 90%, dia meyakini target penyerapan anggaran pada akhir tahun ini mencapai di atas 90%. Agar penyerapan anggaran maksimal, dia menuturkan pemerintah akan melakukan beberapa hal.
Salah satunya, paparnya melakukan percepatan proses lelang seperti mengawali lelang dengan lelang tidak mengikat. Hingga akhir Maret 2017, dia menuturkan pihaknya menargetkan sudah melakukan lelang hingga 90% dan kontrak 70%.
