Bisnis.com, JAKARTA — Kalangang pengmbang berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan (ATR/BPN) melibatkan pengembang untuk memberikan pandangan profesional dalam mengupayakan pembentukan bank tanah.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, sejauh ini Apersi belum mengetahui secara persis rencana pemerintah untuk membentuk bank tanah.
Wacana bank tanah merupakan wacana yang telah lama bergulir dan dinilai penting sebagai solusi penyediaan lahan yang terjangkau bagi pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Junaidi mengatakan, selama ini pengembang kewalahan dengan ulah para spekulan tanah yang menampung lahan tanpa digarap, mengerek harga lahan hingga menjadi kian tinggi. Adanya instrumen bank tanah diharapkan dapat meredam dampak aksi spekulasi ini.
“Saya belum tahu konsep bank tanah ini nanti akan seperti apa dan Apersi ingin diajak bicara karena kita pelaku pembangunan yang tahu persis masalah pertanahan ini di lapangan. Sampai sekarang kita belum dipanggil [untuk dimintai pendapat],” katanya, Kamis (5/1/2017) malam.
Junaidi mengatakan, masalah lahan praktis merupakan masalah utama penyediaan rumah murah. Saat ini, akbiat harga lahan yang tidak terjangkau, pengembang terpaksa mencari lahan yang semakin jauh dari pusat kota.
Sayangnya, lahan-lahan murah di pinggiran kota tersebut kadang belum dilengkapi akses infrastruktur yang memadai, baik jalan, air, maupun listrik. Alhasil, biaya untuk pembangunan infrastruktur akan tinggi dan butuh waktu lebih lama. Hal ini menjadi dilema bagi pengembang.
Menurutnya, bila situasinya terus seperti ini, sulit bagi pengembang untuk dapat mendukung program sejuta rumah dengan optimal.
Sebelumnya, Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, peraturan pemerintah tentang bank tanah akan segera terbit di awal tahun 2017. Setelah landasan hukumnya terbit, pemerintah akan segera memantangkan instrumen kelembagaannya agar secepat mungkin efektif beroperasi.
Sofyan mengatakan, selama ini tanah dikuasai oleh perusahaan properti swasta dan para mafia dan spekulan pertanahan. Hal ini menyebabkan harga tanah sulit terkontrol karena diatur mekanisme pasar dan manipulasi.
Dengan adanya bank tanah, pemerintah dapat mengontrol harga tanah sehingga masyarakat kecil bisa memiliki akses untuk membeli rumah dengan harga terjangkau.
“Dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah untuk membuat bank tanah bisa keluar. Awal Januari 2017 sudah terbentuk PP-nya,” katanya belum lama ini.
