Bisnis.com, JAKARTA – Selain memuat empat tim, Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk pemerintah mencakup tiga kelompok kerja.
Pertama, Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Organisasi dan SDM.
Pokja ini bertugas melakukan penataan organisasi yang ideal (best fit), memformulasikan kebutuhan SDM, menyusun penerapan code of conduct, memformulasikan sistem remunerasi yang sesuai, melakukan perencanaan revitalisasi infrastruktur.
Kedua, Pokja Bidang Teknologi lnformasi, Basis Data, dan Proses Bisnis.
Pokja ini bertugas memformulasikan sistem informasi yang reliabel dan handal serta membangun proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi institusi perpajakan.
Ketiga, Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan.
Pokja ini bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan perpajakan ke depan yang diformulasikan dalam RUU perpajakan, melakukan evaluasi kebijakan yang saat ini berlaku agar lebih efektif, efisien, dan adil, serta melakukan kajian insentif fiskal untuk memperkuat struktur perekonomian lndonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku melibatkan banyak stakeholder agar reformasi mendapatkan dukungan semua pihak, bukan hanya dari internal.
Untuk itu, tim memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dunia usaha, akademisi, praktisi, tenaga ahli, pengamat, termasuk lembaga-lembaga internasional.
“Kita mengundang dunia internasional untuk mendapatkan benchmarking dan sekaligus untuk memanfaatkan pengalaman dari institusi di negara lain sehingga kita bisa memperbaiki dari sisi design, reform, maupun menentukan kemajuan di dalam reformasi ini,” ujarnya, Selasa (20/12/2016).
Berikut Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Perpajakan
Nama/jabatan, dan posisi dalam tim.
I. TIM PENGARAH
1 Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Ketua I
2 Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Ketua II
3 Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan), anggota
4 Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK), anggota
5 Hadiyanto (Sekretaris Jenderal), anggota
6 Inspektur Jenderal Kemenkeu, anggota
7 Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak), anggota
8 Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), anggota
9 Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko), anggota
II. TIM ADVISOR
1 Romli Atmasasmita
2 Yustinus Prastowo
3 Darussalam
III. TIM OBSERVER
1 Teddy P. Rahmat (Pelaku Usaha)
2 Haryadi B. Sukamdani (Pelaku Usaha)
3 Rosan Perkasa Roeslani (Pelaku Usaha)
4 John G. Nelmes (Perwakilan IMF)
5 Rodrigo Chaves (Perwakilan World Bank)
6 Ndiame Diop (Perwakilan World Bank)
7 Melinda Brown (Perwakilan OECD)
8 Suryo Pratomo (Perwakilan Wartawan)
9 Arif Budi Susilo (Perwakilan Wartawan)
IV. TIM PELAKSANA
1 Suryo Utomo (Staf Ahli Menkeu Bid. Kepatuhan Pajak, Ketua Tim
2 Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menkeu Bid. Kebijakan Penerimaan Negara, Wakil Ketua Tim
3 Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II DJP), Sekretaris
4 Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bid. Pengawasan Pajak), anggota
5 Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menkeu Bid. Peraturan dan penegakan Hukum Pajak), anggota
6 Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP), anggota
7 Peni Hirjanto (Direktur Intelijen Perpajakan, DJP), anggota
8 Yudi Asmara Jaka Lelana (Kasubdit Pengembangan Penegakan Hukum, DJP), anggota
9 Sigit Danang Joyo (Kasubdit Bantuan Hukum, DJP), anggota
10. Ardiyanto Basuki (Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP, anggota
11. Ngadenan (Kepala Bagian Keuangan, DJP), anggota
12. Kelompok Kerja (Pokja)
A. Pokja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1. Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak), Koordinator
2. Susiwijono (Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI , Wakil Koordinator
3. Arfan (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak), anggota
4. Moh. Hatta (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen), anggota
5. Humaniati (Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen), anggota
6. Harry Gumeral (Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, DJP), anggota
7. Dini Kusumawati (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen), anggota
8. Nufransa Wira Sakti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen), anggota
9. Muhammad Haniv (Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus), anggota
10. Lusiani (Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II), anggota
11. Adjat Djatnika (Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II), anggota
12. Oding Rifaldi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJP), anggota
13. Riana Budiyanti (Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, DJP), anggota
14. Petrus Martono (Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, DJP), anggota
15. Anggrah Warsono (Kasubdit Transformasi Organisasi, DJP), anggota
16. Ika Kartini Aulia (Kasubdit Kepatuhan Internal, DJP), anggota
17. Djamhari (Kasubdit Manajemen Transformasi, DJP), anggota
18. Wijayanti Kemala (Kasubdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian, DJP), anggota
19. Aan Almaidah Anwar (Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, DJP), anggota
20. Arif Mahmudin Zuhri (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong), anggota
21. Nany Nur Aini (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu), anggota
22. Ihsan Priyawibawa (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu), anggota
23. Paryan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong), anggota
B. Pokja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis
1. Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak), Koordinator
2. Bobby Achirul Awal Nazief (Staf Khusus Bidang Informasi Teknologi Kementerian Keuangan), Anggota
3. Yon Arsal Direktur (Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP), Anggota
4. R. Dasto Ledyanto (Direktur Ekstenfikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
5. Angin Prayitno Adji (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP), Anggota
6. Iwan Djuniardi (Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP), Anggota
7. Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan, DJP, Anggota
8. Direktur Keberatan dan Banding, DJP, Anggota
9. Hantriono Joko Susilo (Direktur Transformasi Proses Bisnis, DJP Herry Siswanto), Anggota
10. Herry Siswanto (Kepala Pusat Sistem Infomasi dan Teknologi Keuangan, Setjen), Anggota
11. Farid Bachtiar (Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, DJP), Anggota
12. Elman Ritonga (Inspektur Bidang I, Itjen), Anggota
13. Yoyok Satiotomo (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I), Anggota
14. Mekar Satria Utama (Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar), Anggota
15. Abdul Azis (Kasubdit Penyidikan, DJP), Anggota
16. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, DJP, Anggota
17. Eka Darmayanti (Kasubdit Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi, DJP), Anggota
18. Muh. Tunjung Nugroho (Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, DJP), Anggota
19. Lindawaty (Kasubdit Penagihan, DJP), Anggota
20. Untung Supardi (Kasubdit Pengmbangan Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
21. Dading Handoko W. (Kasubdit Banding dan Gugatan II, DJP), Anggota
22. Leli Listianawati (Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, DJP), Anggota
23. Sonny Zuliyanto (Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal, DJP), Anggota
24. Arvin Krissandi (Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen, DJP), Anggota
25. Sunoto (Kasubdit Penilaian ll, DJP), Anggota
26. Agus Budi Prasetyo (Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, DJP), Anggota
27. Anita Widiati (Kasubdit Pelayanan Perpajakan, DJP), Anggota
28. Rizaldi Kurniawan Ridwan (Kasubdit Pendukung Operasional, DJP), Anggota
29. Jon Suryayuda Soedarso (Kasubdit Pengembangan Aplikasi, DJP), Anggota
30. Ferliandi Yusuf (Kasubdit Pengembangan Pelayanan, DJP), Anggota
31. Sigit Haryoko (Kasubdit Intelijen Stratejik, DJP), Anggota
32. Dody Herawan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat), Anggota
33. Eddi Wahyudi (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren), Anggota
34. Budi Prasetya (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing), Anggota
C. Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan
1. Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara), Koordinator
2. Arif Yanuar (Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP), Wakil Koordinator
3. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kepala Biro Hukum, Setjen), Anggota
4. Goro Ekanto (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF), Anggota
5. Rahmat Subagyo (Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan, DJBC), Anggota
6. Catur Rini Widosari (Kepala Kantor Wilayah DJP Banten), Anggota
7. Irawan (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur ll), Anggota
8. Toto Hari Saputra (Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan, Setjen), Anggota
9. Purwitohadi (Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP ll, BKF), Anggota
10. Dodik Samsu Hidayat (Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP, DJP), Anggota
11. Oktria Hendrarji (Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL, DJP), Anggota
12. Wahyu Winardi (Kasubdit Peraturan PPN industri, DJP), Anggota
13. Sulistiyo Wibowo (Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, DJP), Anggota
14.Wahyu Santosa (Kasubdit Peraturan PPh Badan, DJP), Anggota
15. Achmad Amin (Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan internasional, DJP), Anggota
16. Romadhaniah (Kasubdit Dampak Kebijakan, DJP), Anggota
17. Raden Setyadi Aris Handono (Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar), Anggota
