Bisnis.com, MAMUJU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mendorong pemerintah daerah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pertama yang menjadi hambatan bagi warga dalam memperoleh sertifikat lahan.
"Salah satu kendala lambannya sertifikasi lahan adanya ketentuan BPHTB. Kami dorong pemerintah daerah bebaskan BPHTB pertama," katanya sebelum memberikan sertifikat lahan kepada instansi pemerintahan dan warga Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Sabtu (10/12/2016).
Saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Mamuju itu, Sofyan menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah membebaskan BPHT pertama. Disusul kemudian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan BPHTB untuk lahan senilai di bawah Rp2 miliar.
Pemerintah telah menurunkan BPHTB dari lima persen menjadi 2,5% dari harga lahan. Namun, lanjut dia, hal itu tetap saja menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat karena BPHTB harus dibayar tunai.
Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR yang mengatur BPHTB terutang. "Jadi, sertifikat tetap dikeluarkan. Namun di sertifikat tersebut diberi stempel BPHTB terutang. Secara psikologis tidak pas. Oleh sebab itu, yang paling bagus adalah pembebasan BPHTB," ujarnya.
Selain BPHTB, yang menghambat sertifikasi lahan adalah terbatasnya tenaga juru ukur. Sampai saat ini BPN memiliki 1.800 juru ukur. Namun 50% dari jumlah itu sudah menjadi pejabat struktural sehingga tidak bertugas di lapangan lagi.
"Tahun depan kami akan mengadakan 2.500 juru ukur independen. Mereka kita uji dan kita beri sertifikat sehingga masyarakat bisa ke kantor juru ukur independen sebelum mengajukan permohonan sertifikat lahan," ujarnya.
Menteri juga menyebutkan bahwa jumlah lahan di luar kawasan hutan mencapai 120 juta bidang, namun hanya 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Pada tahun sebelumnya BPN mengeluarkan sertifikat untuk 500 ribu bidang lahan. Pada tahun ini meningkat menjadi 1,05 juta bidang.
"Dan pada 2017 ditargetkan 5 juta bidang. Seluruh tanah akan terdaftar dan bersertifikat pada 2025," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Jusuf Kalla berkelakar dengan mengibaratkan Sofyan Djalil seperti menteri "kunci inggris".
"Pak Sofyan ini saya sebut, Menteri Kunci Inggris karena satu-satunya orang yang pernah menduduki lima kementerian berbeda, mulai Kominfo, BUMN, Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, hingga Kepala BPN," ujarnya disambut tepuk tangan tamu undangan yang memadati pelataran rumah jabatan Gubernur Sulbar itu.
Selain Sofyan, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ke Mamuju itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres M Abduh.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh didampingi Wakil Gubernur Aladdin S Mengga berpamitan karena berakhirnya masa jabatan tinggal empat hari lagi.
Anwar menjabat Gubernur Sulbar beberapa saat setelah provinsi ke-33 itu dibentuk pada 2006 bersama Wagub Amri Sanusi. Kemudian pada periode 2011-2016 bersama dengan Wagub Aladdin.
