Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reksadana Pariwisata Diluncurkan Triwulan I/2017

Kemeterian Pariwisata bakal meluncurkan reksadana pariwisata sebagai alternatif pendanaan pengembangan 10 destinasi prioritas untuk untuk menyiasati minimnya komitmen pembiayaan dari pemerintah.
Menteri Pariwisata Arief Yahya/Bisnis.com-Natalia Indah Kartikaningrum
Menteri Pariwisata Arief Yahya/Bisnis.com-Natalia Indah Kartikaningrum

Bisnis.com, JAKARTA - Kemeterian Pariwisata bakal meluncurkan reksadana pariwisata sebagai alternatif pendanaan pengembangan 10 destinasi prioritas untuk untuk menyiasati minimnya komitmen pembiayaan dari pemerintah.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan dari tiga kali pertemuannya dengan Ketua OJK, disepakati bahwa reksadana tersebut akan diluncurkan pada triwulan I/2017.

Adapun skema pendanaannya terdiri dari reksadana pendapatan tetap (RDPT fixed income) dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT private equity fund).

"Saya menginginkan agar kedua produk itu sekaligus digabungkan agar lebih attractive, sebab reksadana pariwisata masih baru dan orang masih belum yakin akan profitnya, " ujarnya saat ditemui usai Rapimnas Kadin di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dia menjelaskan, keduanya digabungkan agar membuat produk reksadana menjadi lebih menarik bagi investor. Pasalnya, dana yang ingin ditargetkan lewat skema tersebut cukup tinggi, yakni sebesar Rp60 triliun.

Nantinya, reksadana tersebut akan ditawarkan dengan kupon sebesar sekitar 10% dengan masa tenor 5-8 tahun.

Adapun investor utama yang dibidik yakni kalangan perusahaan asuransi dan Taspen. Sedangkan manajer investasinya, lanjut Arief, akan diserahkan kepada BUMN Danareksa.

Aset yang dijaminkan untuk reksadana tersebut adalah tanah yang dikelola oleh para pengembang di destinasi prioritas.

Sejauh ini, lokasi yang telah dipastikan akan dibiayai lewat RDPT adalah Tanjung Lesung dan Mandalika, masing-masing seluas 10% dari total aset tanah yang dikembangkan.

Arief menambahkan estimasi total kebutuhan investasi untuk pengembangan 10 destinasi prioritas sebesar Rp200 triliun, yang dibagi dua antara investasi swasta dan publik atau dari pemerintah, masing-masing Rp100 triliun.

Sayangnya, komitmen pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur pariwisata hanya mencapai 30% dari kebutuhan, baik dari anggaran Kementerian PUPR maupun dari Kemenhub.

"Setelah adanya pinjaman dari World Bank sebesar US$200 juta, masih ada sisa kebutuhan Rp67,4 triliun yang harus kita cari [pembiayaannya]," ujarnya.

Adapun, pinjaman dari Bank Dunia tersebut akan mulai dikucurkan pada Juli 2017 mendatang, khususnya ke tiga destinasi yakni Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper