Bisnis.com, JAYAPURA - Independensi dan bebas intervensi menjadi sarat penting pembentukan dan kerja Satgas Pengawasan BBM Satu Harga di Papua.
Hal itu diminta politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Derd Tabuni terkait pembentukan Satgas Pengawasan BBM Satu harga yang baru dibentuk oleh Polda Papua.
"Ada yang berpikir jangan sampai ada yang bermain mata sebelah. Tapi, kalau bentuk tim ini betul-betul mengawasi dan mengontrol harga hingga di tingkat kampung sehingga harga BBM tidak semaunya," ujarnya di Jayapura, Senin (28/11/2016).
Ia mengaku khawatir masih ada mafia BBM yang merugikan masyarakat sebagai konsumen yang seharusnya menjadi pihak paling berhak untuk mendapat harga bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah.
Untuk itu, dia meminta Polda Papua dan TNI jujur dan tegas dalam pengawasan BBM Satu Harga di Papua tersebut.
"Di pegunungan ini kelihatan. Siapa yang bermain BBM itu, kita sudah tahu. Bila perlu jika ditemukan adanya oknum aparat yang bermain BBM, harus diambil tindakan tegas dengan adanya Satgas Pengawasan BBM Satu Harga ini," kata dia.
Derd Tabuni juga mengapresiasi langkah Polda Papua yang dengan cepat membentuk Satgas Pengawasan BBM Satu Harga. Seperti diketahui, Program BBM Satu Harga dicetuskan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Niat Kapolda sangat bagus untuk pengawasan BBM Satu Harga di Papua ini sehingga pengawasan lebih ketat, termasuk memberantas mafia BBM di Papua dan adanya pungli," ujarnya lagi.
Ia juga meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawasi program tersebut dan segera melaporkan kepada pihak berwenang bila di lapangan ditemukan adanya penyelewengan.
"Siapa pun yang bermain harus ditindak tegas, karena sudah puluhan tahun, namun baru beberapa bulan ini rakyat Papua baru menikmati BBM bersubsidi yang harganya sama di Jawa," kata Derd Tabuni.
