Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mempercepat penyelesaian proyek jalur kereta api double-double track Manggarai-Cikarang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini sekitar 850.000 warga menggunakan jalur kereta api setiap hari. Sementara itu, layanan kereta api memakan waktu menunggu cukup lama.
Alhasil, pengguna masih kerap mengeluhkan keterlambatan datangnya kereta. "Jujur kita memang satu bulan terakhir ada beberapa keterlambatan," terang Menhub Budi di Manggarai, Jumat (25/11/2016).
Menhub Budi ingin memastikan keterlambatan itu tidak berlangsung terlampau lama. Hal ini mengingat pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan agar pada 2018-2019 angka penumpang kereta api bisa mencapai 1,2 juta warga per hari. Oleh sebab itu, proyek tersebut harus dirampungkan pada 2019.
Ada tiga tahap pembangunan DDT ini, tahap I 30%, tahap II 10%, dan tahap III 70%. Untuk memastikan kelancaran tiga tahap tersebut, Menhub Budi meminta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Edi Sukmoro untuk menyusun timeline penertiban kawasan guna mempercepat penyelesaian proyek.
Pasalnya, proyek DDT ini masih menimbulkan kendala operasional bagi kedatangan kereta api di jalur tersebut, sehingga membuat penumpang menunggu lebih lama.
"Di Manggarai stasiun dipakai bersamaan dan harus dilakukan komunikasi dua hari sekali supaya tidak ada ganggyan karena komplai setiap hari," tutur Edi.
Untuk melanjutkan proyek itu, pendanaan multiyears dari Jepang yang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2016 akan dilanjutkan setelah mendapatkan kesepakatan dengan Jepang.
Direktur Jenderal Perkeretapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan total anggaran untuk DDT Manggarai-Cikarang ini sekitar Rp5 triliun.
"Itu [Rp5 triliun] untuk tiga bagian dari Manggarai ke Jatinegara [Paket A], lalu Jatinegara ke Bekasi [Paket B1], dan Bekasi ke Cikarang [Paket B21]," jelas Prasetyo.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan proyek double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang adalah proyek antara pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah.
Oleh sebab itu guna mempercepat proses penyelesaian, Pemprov DKI Jakarta akan fokus dalam membebaskan sejumlah lahan dan penertiban bangunan liar di sekitar jalur kereta api.
Beberapa lokasi pembebasan lahan adalah di Cikini, sementara lokasi penertiban bangunan dilakukan di Cipinang. "Ini supaya tidak mengganggu jadwal [pemerintah] pusat, Maret atau April di tiga titik utama dan mungkin lokasi lain," kata Sumarsono.
Dia menyebut di Cikini ada sekitar 18-20 rumah warga yang harus dibebaskan untuk memperlebar jalur DDT. "Yang lainnya hanya penertiban saja untuk bangunan di sepanjang perjalanan kereta api," tegasnya.
