Bisnis.com, JAKARTA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur setelah diterbitkannya program amnesti pajak yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan proyek infrastruktur.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menyatakan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak harus menjadi perhatian pemerintah.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan tenaga konstruksi lokal mengingat banyaknya proyek infrastruktur besar yang dikerjakan kontraktor asing.
“Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang ada kita harapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi serta mengedepankan tumbuhnya perusahaan nasional yang berkompeten,” ujarnya dalam pembukaan Rakernas Kadin, Kamis (17/11).
Menurutnya, Kadin mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan program amnesti pajak. Pemerintah memperkirakan potensi dana yang dapat masuk kas negara melalui program ini mencapai Rp165 triliun, sehingga dinilai dapat membuat APBN tahun depan menjadi lebih memadai.
“Mudah-mudahan pendapatan negara membaik sehingga tahun depan belanja infrastruktur semakin baik. Mudah-mudahan BUMN juga semakin sehat untuk membangun proyek infrastruktur yang tidak feasible,” ujarnya.
Erwin menambahkan, Kadin juga mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan sekuritisasi BUMN guna mendapatkan dana segar yang dapat dimanfaatkan perusahaan plat merah dalam membangun infrastruktur baru.
“Dengan sekuritisasi aset yang sudah mature seperti Jasa Marga dan PLN, bisa mendatangkan pendanaaan lebih besar sehingga BUMN tidak perlu lagi mengharapkan uang receh atau mesti menunggu 40 tahun untuk hasil yang maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga kini, Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi hingga 58% Produk Domestik Bruto (PDB) karena memiliki infrastrukur paling maju. Sementara wilayah yang minim infrastruktur seperti Maluku dan Papua yang memiliki luuas wilayah tiga kali dari Jawa, baru bisa menyumbang 2,37% PDB.
