Bisnis.com, JAKARTA—Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menanti langkah kongkrit pemerintah untuk menindaklanjuti proposal pinjaman proyek Trans Sumatera yang akan dibiayai oleh lembaga tersebut. Kesiapan teknis proyek menjadi kunci utama pemberian pinjaman.
Vice President, Policy and Strategy AIIB Joachim von Amsberg menyatakan AIIB pertama kali menerima panggilan dari pemerintah Indonesia pada Mei tahun ini, dan segera dibahas lebih lanjut pada Juni, namun belum dibahas lebih spesifik hingga saat ini. Menurutnya, lembaganya berkomitmen untuk memberikan respon yang cepat atas permohonan proposal pemerintah Indonesia atas Trans Sumatera, selama proyek yang ditawarkan telah memiliki kesiapan teknis yang baik.
“Biasanya penundaan terjadi karena kesiapan teknis proyeknya. Kami berkomitmen untuk merespon dengan cepat, tetapi isu sulit seperti pembebasan lahan, tidak bisa kami pecahkan sendiri di Beijing. Jadi semuanya tergantung kesiapan proyeknya dan penanggungjawabnya,” ujarnya, belum lama ini.
Lebih lanjut dia menyatakan AIIB tidak menetapkan target tertentu dalam menginvestasikan dananya ke Indonesia. Menurutnya hal tersebut tergantung dari banyaknya proyek yang diajukan dan disetujui oleh institusi tersebut.
Dia juga menegaskan pentingnya kepastian mengenai proses pengadaan lahan. Dalam melakukan penilaian proposal pinjaman, pihaknya selalu meminta kejelasan melalui prosedur dan mekanisme pengadaan lahan, supaya proyek yang telah didanai tidak mangkrak di tengah jalan.
Secara garis besar, dia menerangkan AIIB antusias untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi cukup besar di negeri ini. Selain itu, proyek yang juga layak secara finansial dan telah memiliki studi kelayakan dan desain teknis yang memadai. Dia menyebut beberapa proyek yang tengah dijajaki selain Trans Sumatera adalah pembangkit listrik yang termasuk dalam program 35.000 mW.
Selain itu, beberapa proposal pendanaan proyek di Indonesia yang tengah dievaluasi oleh AIIB antara lain Operasi Bendungan, Rehabilitasi dan Peningkatan Kemanan Bendungan, yang berada di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek yang direncanakan berjalan pada Januari 2017 hingga November 2022 itu bertujuan merehabilitasi 63 bendungan yang telah beroperasi dan mengembangkan regulasi keamanan bendungan.
Tak hanya kementerian, PT Sarana Multi Infrastruktur (AIIB) juga tengah menanti kucuran dana dari AIIB. Berdasarkan situs AIIB, PT SMI mengajukan proposal pendanaan untuk pembangunan infrastruktur regional (Regional Infrastructure Development Fund Project), yang juga akan didanai AIIB bersama dengan Bank Dunia. Proyek yang bertujuan meningkatkan kapasitas PT SMI dalam mendanai proyek infrastruktur sosial itu direncanakan berlangsung sejak Desember 2016 hingga Desember 2019.
