BANK DUNIA: Kebijakan Pemerintah Picu Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia menyatakan kebijakan pemerintah bila diarahkan dengan tepat maka bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang diraih suatu negara juga digunakan sebagai upaya guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan di negara tersebut.

"Saya yakin tentang kemungkinan untuk mempertahankan pola pertumbuhan melalui kesetaraan yang berevolusi ke dalam negara berpenghasilan menengah," kata Wakil Presiden Senior Bank Dunia Paul Romer dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Namun, ujar dia, hal tersebut dapat terjadi bila pemerintah mengambil tanggung jawab dengan mengarahkan tipe baru investasi yang membuat seluruh kalangan masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk belajar.

Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, lanjutnya, ketimpangan pendapatan bisa meningkat pula sementara, tetapi tipe ketimpangan itu karena manfaat dari pertumbuhan tidak dibagi secara merata pada awalnya.

Hal tersebut dinilai karena hanya ada sejumlah kelompok atau perorangan yang awalnya bisa memiliki akses kepada kesempatan untuk belajar dari gagasan baru yang menghasilkan pertumbuhan.

Pemerintah Indonesia menegaskan fokus kepada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan nasional di Tanah Air.

"Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR/DPD RI 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden Jokowi memaparkan ketiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.

Menurut dia, melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Presiden memaparkan akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi redistribusi yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin.

"Rantai kemiskinan harus diputus, keluarga miskin harus mampu menikmati pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi," ujar Menkeu dalam acara "Supermentor16: End Poverty" yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Jakarta, Senin (17/10) malam.

Rasio penerimaan pajak yang relatif rendah yakni 10,9 persen pada 2014, menyebabkan upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melambat dalam sepuluh tahun terakhir.

Kesenjangan juga menjadi masalah utama di Tanah Air ditandai dengan satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 persen aset negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen dengan rasio gini 0,40.