BIsnis.com, YOGYAKARTA - Hipmi merasa kesulitan berpartisipasi dalam proyek pembangunan listrik karena masih adanya aturan PLN yang dinilai menghambat.
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyayangkan sikap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak mau merevisi setoran dana jaminan proyek pembangkit listrik sebesar 10%.
"Beratnya dana jaminan ini dinilai hanya akan melapangkan jalan bagi investor asing di proyek 35 ribu Mega Watt (MW). Di sisi lain, besarnya dana jaminan ini menghambat peran pengusaha lokal," ujar Ketua Bidang Energi BPP Hipmi Andhika Anindyaguna dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Ia mengatakan, PLN sebelumnya berjanji akan mengubah aturan main dana jaminan, diturunkan dari sebelumnya sebesar 10%.
Namun belakangan, katanya, PLN berubah sikap lagi dengan tidak akan mengubah setoran dana jaminan proyek pembangkit listrik sebesar 10% dari nilai investasi bagi investor.
Andhika mengatakan, kebijakan PLN ini dengan sendirinya sangat ramah kepada IPP (independent power producer/IPP) asing bermodal besar, sekaligus menyingkirkan peran IPP lokal dan daerah.
"Kalau begini caranya, ya IPP lokal hanya akan jadi penonton di daerahnya masing-masing. Tidak ada benefit proyek infrastruktur ini bagi pengusaha daerah dan lokal," ujar Andhika.
Padahal, kata dia, dalam berbagai kesempatan, BPP Hipmi mendorong anggotanya agar dapat berpartisipasi dalam proyek 35 ribu MW, sebab proyek ini dijamin pemerintah dan dioperasikan oleh BUMN yang disubsidi APBN dari pajak.
Andhika mengingatkan, dana yang akan dipakai PLN dalam membeli listrik dari IPP nantinya sebagian dari subsidi negara dan konsumen listrik masyarakat.
"Sebab itu, sudah sepantasnya kalau pengusaha lokal dibukakan peluang dengan tidak mempersulit akses memperoleh kesempatan masuk dalam proyek ini," tegas Andhika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
