Bisnis.com, JAKARTA - Inaportnet, sistem layanan tunggal dan informasi kepelabuhanan secara elektronik berbasis internet yang dioperasikan Kementerian Perhubungan, belum dapat terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) hingga saat ini.
Deputi Bidang Proses Bisnis Pengelola Portal INSW Hari S. Noegroho mengatakan wacana integrasi sistem Inaportnet sejak 2006 hingga saat ini selalu berputar di tempat. "Masalahnya Kemenhub selalu saja ganti orang," ungkapnya dalam Forum Group Discussion Peran INSW Dalam Sistem Logistik Nasional, Kamis (20/10/2016).
Salah satu masalah, dia mengeluhkan pergantian pejabat di Kementerian Perhubungan yang menghambat integrasi Inaportnet ke dalam INSW karena pejabat baru perlu penyesuaian kembali.
Akibat lamanya proses integrasi tersebut, Pengelola Portal (PP) INSW pernah mendapatkan masukan dari pihak pelayaran yang mengaku siap memberikan data kargo jika INSW membutuhkan.
Sementara itu, Deputi Operasi dan Pengembangan Sistem PP INSW Muwasiq M. Noor mengungkapkan INSW memuat dua hal utama yakni arus barang dan arus dokumen. Namun, INSW hanya mengelola dokumen izin ekspor impor dari Kementerian Perdagangan dengan mengintegrasikan Tradenet.
Menurutnya, Inaportnet hanya fokus kepada manajemen kapal saat ini. Padahal, INSW meminta Kemenhub juga menyediakan status barang dan pelacakan lokasi barang. Dia menuturkan INSW sudah memberikan akses data manifest barang dari Bea dan Cukai kepada Kemenhub untuk mendukung sistem pelacakan barang di dalam Inaportnet.
Dia berharap Kemenhub memiliki komitmen untuk menuntaskan integrasi ini dengan tidak menganti timnya sebelum Inaportnet selesai karena salah satu penyebab utama yang menghambat Inaportnet adalah pergantian pejabat.
"Kita sekarang intensif dengan Kementerian Perhubungan, tapi yang jelas kalau kita saling tunggu tidak jadi. Kemarin disepakati data terminal operator ditarik dulu ke INSW. Inaportnet belum siap tidak apa-apa," ungkapnya di sela-sela FGD.
Setelah data terminal operator diintegrasikan terlebih dahulu ke dalam INSW, dia menekankan Otoritas Pelabuhan (OP) akan mudah mengakses INSW untuk melakukan analisa arus barang.
Saat ini, lanjutnya, OP tidak tahu waktu sandar kapal. Muwasiq menambahkan OP hanya memberikan izin sandar. Setelah itu, OP hanya mengandalkan data dari operator pelabuhan.
"Sandar kapan, dia tidak tahu. Kalau mereka minta data. Kadang [operator] memberikan mingguan atau bulanan. Pelindo kasihnya begitu. Kalau pakai sistem, OP jadi tahu," paparnya.
Untuk itu, INSW mendorong Kemenhub mempercepat penerapan Inaportnet dan meningkatkan kekuatan OP agar dapat berfungsi sesuai undang-undang. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani menjelaskan pihaknya memang fokus terhadap layanan kapal dalam tahap awal pengembangan Inaportnet.
Dia menegaskan alasan Kemenhub mengutamakan layanan kapal terlebih dahulu dalam Inaportnet karena pihaknya memiliki otoritas penuh dalam layanan kapal tersebut. Dalam pelacakan barang (tracking/tracing), layanannya melibatkan banyak otoritas dari K/L.
Namun, dia mengatakan pihaknya akan melakukan penyediaan layanan tersebut secara simultan. "Makanya dalam waktu dekat kami akan kumpul dengan INSW dan Terminal Peti Kemas [TPS] yang sudah online," ujarnya.
Terkait dengan pengunaan data TPS, dia mengatakan hal tersebut merupakan langkah yang baik guna mempercepat pengadaan pelayanan pelacakan barang dalam INSW.
