Bisnis.com, JAKARTA – Dua tahun masa tugas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) membawa pertanian tumbuh ke arah yang positif a.l Indonesia mampu tidak mengimpor beras.
Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan dan anggota Komisi IV Herman Khaeron di Jakarta, Kamis (20/10/2016). “Kami menilai on The track,” ujar Daniel dari Fraksi PKB.
Indikatornya, kata dia, jumlah produksi beras dan luas areal tanam. “Semuanya mengalami kenaikan, tentu juga dengan anggarannya,” tutur dia.
Pada 2015, mengacu pada angka tetap (atap) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Kenaikan produksi karena naiknya luas panen seluas 0,51 juta hektare (3,71%) dan kenaikan produktivitas 1,45 kuintal/ha (2,82%). Di Pulau jawa naik 1,83 juta ton dan di luar Jawa 2,88 juta ton.
Angka itu bukan saja lebih tinggi dari target dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang tertulis 73,40 juta ton GKG untuk 2015. Namun juga produksi paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.
Apabila melihat capaian produksi 2010-2014 capaian itu patut diapresiasi. Pada 2010, produksi hanya 66,47 juta ton GKG, pada 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG, 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, 2013 sebesar 71.28 juta ton GKG, dan 2014 sebesar 70,25 juta ton GKG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron -- doktor pertanian dengan disertasi berjudul "Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus di Provinsi Jawa Barat)"— mengatakan pada 2016 Indonesia mampu memenuhi pasokan pangan utamanya –beras, cabe, bawang—dari produksi lokal, tanpa impor. Bahkan, impor jagung sudah mampu ditekan hingga 60%.
Anggota dari Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan secara jujur harus diakui dari sisi budidaya pembangunan pertanian Indonesia selama 2016 ini memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. “Beras, produksi bisa 79 juta ton dan jagung naik 8%,” ujarnya, Rabu (19/10/2016).
Menurut dia, pemerintah saat ini sangat fokus dan melakukan program intensifikasi dengan baik. “Tentu, juga karena anggaran pertanian tahun ini juga naik,” ujarnya.
Menurut dia, ada data impor beras tahun ini 1,5 juta ton. Namun, dia mengingatkan, itu adalah jatah tahun lalu yang baru direalisasikan pada tahun ini.
“Jatah impor itu, pada tahun lalu, baru direalisasikan 800.000 ton. Bahkan ada beras broken untuk industri dan catatannya data itu di Kementerian Perindustrian.”
Mentan Andi Amran Sulaiman mengakui pada 2015, pemerintah merilis izin impor beras medium sebesar 1,5 juta ton yang pemasukkannya mulai akhir 2015 hingga awal 2016.
“Namun, saat ini, pemerintahan Jokowi-JK belum mengeluarkan lagi izin impor beras,” ujar Andi.
