Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan bisa memvalidasi data warga miskin milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disurvei Badan Pusat Statistik.
Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Bappeda Jabar Agus Ismail mengatakan data Pusat yang menyatakan masih ada 4 juta warga miskin di Jabar akan diperdalam.
Menurutnya, validasi akan dilakukan mengingat ada sejumlah kejanggalan dalam data tersebut. “Kami targetkan validasi data ini tuntas akhir 2016,” tuturnya di Bandung, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, dalam data tersebut sejumlah kejanggalan antara lain adanya puluhan kepala rumah tangga yang berlatar belakang S2 dan S3 masuk kategori miskin.
Selain itu, ada 1.700 kepala rumah tangga yang tercatat sebagai PNS, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD yang miskin. “Ada juga anggota legislatif. Kita belum verifikasi, sehingga nanti kita temukan kebenarannya,” katanya.
Data yang disurvei BPS ini dinilai Agus jika tidak segera divalidasi akan mengganggu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Temuan yang tersebar di 27 kabupaten/kota ini menurutnya akan divalidasi dengan mengambil sampel. “Tidak seluruhnya, kami memiliki keterbatasan petugas. Tapi kami akan kunjungi langsung warga tersebut,” ujarnya.
Jika validasi tuntas maka pihaknya akan melakukan koreksi ke TNP2K karena data-data yang janggal ini baru diserahkan pada Pemprov Jabar Juni 2016 lalu.
Agus menilai bisa jadi kesalahan ada pada pengisi kuisioner yang tidak akurat. “Kami tidak meragukan, tetapi data ini harus ditindaklanjuti agar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengakui sejak tahun ini data kemiskinan dari Pusat hingga daerah sudah mengalami perbaikan. Namun, pihaknya ingin agar indikator warga miskin makin ditampilkan detail. “Jadi kita bisa lihat kalau di sebuah kabupaten program kemiskinan apa yang dijalankan,” katanya.
