Bisnis.com, MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatra Utara memastikan akan menindak tegas seluruh gangguan terhadap investasi di provinsi ini. Adapun, berbagai gangguan ini dinilai mampu menyebabkan ongkos ekonomi tinggi bagi para investor dan pengusaha.
Kapolda Sumut Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mencontohkan yang baru-baru ini menghambat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan.
“Itu kan memengaruhi biaya logistik dan performa daya saing Indonesia di mata internasional. Mohon maaf kepada dunia usaha di pelabuhan dan pihak angkutan jasa bongkar muat. Kami tidak melarang aktivitas, tapi ini harus diberantas karena mengganggu,” papar Rycko, Selasa (18/10/2016).
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan saat ini investasi menyumbang 33% kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, konsumsi masyarakat 55% dan konsumsi pemerintah 9%.
“Investasi ini perlu kita tingkatkan dan dijaga, karena bisa menghasilkan 2,5 juta lapangan kerja baru. Mau tidak mau memang harus menjadi gerakan nasional.”
Hal senada dikemukakan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. Dia meminta seluruh pihak, apalagi kepolisian mendukung penuh kinerja investasi di Sumut. Adapun, saat ini pihaknya terus menerapkan kemudahan berinvestasi hingga ke tingkat kecamatan.
“Berdasarkan Permendagri No.4/2010 bupati bisa mendelegasikan kewenangan skala kecil ke kecamatan, misalnya pendirian bangunan kecil, daripada jadi bangunan liar. Selain kepastian keamanan, birokrasi berbelit ini kan sering juga menjadi keluhan,” ucap Erry.
