Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan segera menghentikan rezim devisa bebas dengan wacana perubahan sejumlah beleid demi mendongkrak ketahanan ekonomi nasional.
Tak hanya berdampak positif pada penerimaan fiskal negara, pencapaian program amnesti pajak juga menunjukkan banyaknya sumber dana yang seharusnya menetap di Tanah Air, namun justru lari ke negeri seberang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, nilai tebusan yang bombastis mencapai Rp93 triliun dari repatriasi dan deklarasi aset justru menunjukkan kegagalan sistem keuangan zaman dahulu.
Rezim devisa bebas saat itu menyebabkan para eksportir membawa barang produksi dengan mudah ke luar negeri tanpa menggunakan letter of credit (L/C) sehingga dana nasional ke luar dengan mudah.
“Sebenarnya kita gagal zaman dulu. Mereka dengan mudah keluarkan barang tanpa L/C. Jadi barang ke luar, uang tidak masuk,”tuturnya dalam wawancara bersama Tim Bisnis, Selasa(18/10/2016).
Untuk itu, pemerintah mengaku sedang mengkaji ulang kebijakan perdagangan bebas Indonesia dan akan menerapkan sistem devisa seperti yang dilakukan Thailand.
“Harus, semua harus ditengok ulang [aturan devisa bebas]. Tak usah macam-macam, kita sama dengan Thailand saja. [Selama ini] no control, hanya laporan informasi saja,”ujar Wapres.
Selama ini, pihaknya sudah mengirim utusan untuk ke Thailand dan Malaysia untuk mempelajari pelaksanaan sistem devisa ekspor di kedua negara tetangga tersebut. Di Thailand, terdapat sistem surrender, di mana dana yang tersimpan harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang Baht.
Sebelumnya, Bank Indonesia pernah menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk ‘memaksa’ eksportir menyimpan devisa hasil ekspor minimal 60 hari dalam sistem perbankan nasional.
Dengan penahanan tersebut, cadangan devisa negara akan lebih kuat. Selama ini, devisa hasil ekspor Indonesia lebih banyak dikirim ke perbankan negara tetangga seperti Singapura atau Hongkong.
